TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Danantara hadapi perjuangan berat demi raih kepercayaan investor
Para analis telah memperingatkan bahwa, mengingat struktur tata kelolanya, badan pengelola investasi tersebut akan menghadapi tantangan dalam upaya meraih kepercayaan investor.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
President Prabowo Subianto (center) shakes hands with former president Joko “Jokowi“ Widodo during the launch of a sovereign wealth fund known as Daya Anagata Nusantara, or Danantara, in Jakarta on Feb. 24, 2025. (AFP/Bay Ismoyo)
Pada Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara, badan pengelola investasi nasional terbaru yang mengelola dana kekayaan negara di Indonesia. Modal awalnya sebesar 20 miliar dolar Amerika. Tak urung, para analis memperingatkan bahwa badan tersebut akan menghadapi tantangan dalam upaya meraih kepercayaan investor, mengingat struktur tata kelolanya.
Danantara adalah perusahaan induk yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan semua badan usaha milik negara (BUMN). Badan ini diharapkan menjadi perusahaan manajemen investasi nasional yang mirip dengan Temasek di Singapura.
Prabowo menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai kepala badan pengelola investasi tersebut. Hal itu berbeda dengan keputusan Presiden sebelumnya, yang menunjuk mantan kepala OJK Muliaman Hadad agar menjabat posisi tersebut pada Oktober tahun lalu.
Rosan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai kepala operasional dan Pandu Sjahrir sebagai kepala investasi. Pandu adalah pengusaha yang juga keponakan mantan menteri senior Luhut Pandjaitan.
Badan yang mengelola aset senilai 900 miliar dolar itu akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Operasionalnya dilakukan di bawah pengawasan dewan yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dengan Muliaman menjabat sebagai wakilnya.
