Hari Minggu, 29 Oktober, Sekretaris Jenderal Partai Hasto Kristiyanto menyampaikan keluhan partainya dalam pernyataan pers pada hari Minggu. Pernyataan dikeluarkan setelah berminggu-minggu muncul spekulasi mengenai hancurnya hubungan antara Jokowi dan PDIP. Padahal, PDIP telah menjadi kendaraan politik Presiden selama beberapa dekade.

“Kami sangat mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun, kami ditinggalkan karena ada perintah [dari Presiden] yang berpotensi melanggar prinsip moral dan konstitusi,” kata Hasto.

Dia tidak jelas menyebutkan perintah yang mana saja. Namun, hal tersebut bisa merujuk pada keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini yang membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin bulan Februari. Bisa juga merujuk pada usulan mempertahankan kekuasaan Jokowi setelah masa jabatannya yang kedua dan terakhir – baik melalui amandemen konstitusi atau penundaan pemilu.

Meski rencana perpanjangan masa jabatan tidak berhasil diwujudkan, keluhan terbaru PDIP terhadap Jokowi dan Keluarga Presidedn adalah saat Gibran muncul sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto, berkat putusan MK.

“Semua yang terjadi, serangkaian peristiwa yang ujungnya adalah pencalonan Gibran, sebenarnya merupakan pembangkangan politik terhadap Konstitusi dan bangsa Indonesia. Itu semua di atas subversi hukum di MK,” kata Hasto.

Ia katakan bahwa beberapa pimpinan partai politik juga sempat mengeluhkan bahwa mereka merasakan “tekanan” dari kekuasaan Jokowi. “Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan masyarakat Indonesia paham siapa yang meninggalkan siapa demi ambisinya meraih kekuasaan,” imbuhnya.