TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Parlemen berencana bentuk komite baru yang awasi polisi menjelang pemilu
Change Size
National Police security maintenance agency (Baharkam) chief Sr. Comr. Fadil Imran talks to lawmakers on Nov. 15 during a hearing with House of Representatives Commission III overseeing legal affairs, in Jakarta. (Antara/Muhammad Adimaja)
Komisi III DPR yang menangani bidang hukum telah mengusulkan pembentukan komite baru untuk memastikan polisi tetap netral dalam pemilihan presiden bulan Februari. Usul ini diajukan beberapa hari setelah ada komisi lain di DPR yang membentuk komite serupa untuk mengawasi militer. Pembentukan komite dilakukan di tengah kekhawatiran atas ketidaknetralan polisi sebagai aparatur negara.
Dalam sidang pada Rabu, beberapa anggota DPR di Komisi III mendatangi Polri untuk mengkonfirmasi netralitas mereka menjelang pemilu. Mereka menyampaikan bahwa terdapat kekhawatiran jika polisi cenderung memihak calon presiden tertentu. Dalam pertemuan tersebut, Polri diwakili oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Kompol Jenderal Fadil Imran.
Para anggota parlemen yang mendatangai Polri berasal dari partai politik yang mendukung pencalonan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Meskipun tidak ada anggota parlemen yang secara spesifik menyebutkan nama pasangan calon yang diduga mendapat dukungan Polri, mereka tampak merujuk pada calon presiden Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan pasangannya Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Anggota parlemen Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu dari tiga partai yang mendukung pencalonan Anies sang tokoh oposisi, mengatakan bahwa masyarakat mulai mempertanyakan netralitas polisi, mengingat ada putra Presiden yang mencalonkan diri dalam pemilu. Nasir mengatakan polisi harus melakukan sesuatu agar kekhawatiran tersebut tak terbukti.
“Kami mohon komitmen Kapolri [...] dalam menjaga independensi dan netralitas selama pemilu,” kata Nasir seraya berharap agar Kapolri tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada aparat partisan sehingga bisa tetap netral dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada kandidat atau partai mana pun.
Polri saat ini dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo dikenal luas sebagai bagian dari lingkaran perwira militer dan polisi yang bersama-sama merintis karier dari Surakarta saat Jokowi memerintah di sana. Mereka yang masuk lingkaran ini dijuluki “geng Solo”, mengambil nama populer kota Surakarta. Kota itu merupakan kampung halaman Jokowi dan tempat ia pernah menjabat Wali Kota.
Listyo menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011 ketika Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta.
