TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
PDIP siap ambil peran oposisi
Sehari setelah Prabowo mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden hari Rabu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengisyaratkan kesiapan partai untuk menjadi oposisi. Selama 10 tahun terakhir, PDIP adalah partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa.
Change Size
Indonesian Democratic Party of Struggle Chairwoman Megawati Soekarnoputri (center) delivers a speech during the party's 51st anniversary in Jakarta on Jan. 10, 2024. (Antara/M Risyal Hidayat)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada hari Kamis memberi isyarat bahwa mereka akan mengambil peran sebagai partai oposisi bagi pemerintahan yang kelak memerintah. Isyarat itu dikeluarkan saat calon presiden Prabowo Subianto sudah tampak bersiap menggantikan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Pada Rabu 14 Februari, Prabowo mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden. Sehari setelahnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengisyaratkan kesiapan partai tersebut untuk menjadi oposisi. Selama 10 tahun terakhir, PDIP merupakan partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa.
“Pada masa PDIP berada di luar pemerintahan, yaitu tahun 2004 dan 2009, kami sangat diapresiasi atas peran kami dalam meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Hasto. Ia tekankan bahwa kontribusi partai tersebut ketika bertugas di luar koalisi pemerintahan bersifat “patriotik”, karena membela kepentingan rakyat.
PDIP menempatkan diri sebagai partai oposisi di DPR dari 2004 hingga 2014. Saat itu, Ketua Umum partai tersebut, yang sekaligus presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dikalahkan oleh Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Menteri Keamanan di kabinet Megawati tersebut menang pemilihan presiden pada 2004 dan 2009.
Partai Megawati, PDIP, menduduki peringkat kedua pada pemilu legislatif 2004 dan di posisi ketiga saat pemilu legislatif 2009.
Partai tersebut menahan diri untuk tidak menggunakan istilah “oposisi”. Hasto berpendapat bahwa terminologi tersebut tidak digunakan partai karena tidak diakui oleh sistem politik Indonesia. Namun, ia tegaskan bahwa PDIP akan terus “mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat” dan “menentang kebijakan-kebijakan yang merugikan” seandainya mereka memutuskan untuk tidak bergabung dengan koalisi pemerintah. Ia mencontohkan “kebijakan impor beras yang merugikan petani kita” sebagai salah satu yang akan ditentang PDIP.
Beda hasil dengan pemilu presiden
