TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Kredibilitas KPU ambruk akibat masalah penghitungan suara
Kritikus mempertanyakan komitmen KPU pada transparansi.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
District Polling Committee (PPK) officials enter vote counting data into the Tabulation Information System (Sirekap) on Feb. 21, 2024, in Palu, Central Sulawesi. Vote-counting at the district level in Palu uses the Sirekap application despite an instruction from the General Elections Commission (KPU) to suspend the tabulation using the app as the commission synchronizes data in the platform with that of the manual C1 vote tabulation form. (Antara/Basri Marzuki)
Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang diawasi karena perkiraan batas waktu pengumuman resmi hasil pemilu 2024 semakin dekat.
Penyimpangan di sisi teknis, yang sulit diklarifikasi oleh penyelenggara, telah menimbulkan kekhawatiran terkait profesionalisme dan transparansi proses penghitungan suara secara keseluruhan.
Aplikasi Sistem Informasi Tabulasi (Sirekap) yang dianggap sebagai wujud komitmen KPU dalam menjunjung transparansi proses penghitungan suara, justru menuai kontroversi sejak diluncurkan pada hari pemilu 14 Februari lalu.
Sirekap mengumpulkan data berupa hasil pemindaian formulir tabulasi suara manual yang dikenal sebagai formulir C1. Hasil pemindaian diunggah menjadi data digital yang dipublikasikan di situs pemilu KPU. Dengan begitu, masyarakat dapat memantau proses penghitungan suara hingga penyelenggara mengumumkan penghitungan akhir pada 20 Maret.
Namun, beberapa partai politik, relawan pemantau, dan bahkan calon legislatif yang menunggu hasil pemilu resmi, telah menandai apa yang mereka anggap sebagai bukti peningkatan jumlah suara, serta penyimpangan pemilu lainnya.
Di antara kasus-kasus yang menarik perhatian para pengawas, terdapat kasus terkait tingginya lonjakan suara hasil pemilu yang mencurigakan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai tersebut memperoleh lebih dari 230.000 suara dalam tiga hari, berdasarkan data Sirekap pada Minggu 3 Maret. Padahal, PSI merupakan partai kecil dengan daya tarik terbatas.
Kasus ini dan kasus-kasus lainnya tampaknya mendorong KPU memutuskan untuk menghapus seluruh tabel yang menampilkan seluruh data tabulasi awal pada Selasa 5 Maret. Tindakan itu memicu amarah para politisi, kelompok masyarakat sipil, dan para analis. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu tersebut telah terkikis.
