Meskipun penghitungan cepat menunjukkan bahwa Prabowo unggul atas kedua lawannya, titik perhatian kini beralih pada kemungkinan partai-partai yang mendukungnya memegang kekuasaan di DPR. Jika partai pendukung menjadi Ketua DPR, ia dapat menjalankan pemerintahan yang efektif.

Di pemilu legislatif, PDIP memimpin penghitungan suara sementara, dengan perolehan 16 persen. Perolehan suara PDIP untuk DPR tetap terbesar, meskipun calon presidennya, Ganjar Pranowo, berada di urutan ketiga dalam perolehan suara pemilihan presiden. Posisi kedua untuk kursi legislatif ditempati pesaing PDIP, Partai Golkar dengan 15 persen suara. Sementara Partai Gerindra, tempat Prabowo bernaung, mendapat 13 persen suara.

Jika perolehan suara terbanyak berarti perolehan kursi terbanyak di lembaga legislatif, maka PDIP akan tetap dapat mempertahankan jabatan ketua umum. Hal itu diatur dalam undang-undang lembaga legislatif yang berlaku, yang dikenal sebagai UU MD3. PDIP juga sudah mengisyaratkan niatnya untuk berperan sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang dipimpin Prabowo.

Namun, tidak akan ada kepastian sampai hasil resmi pemilu, termasuk cara perolehan suara diterjemahkan ke dalam jumlah kursi, diumumkan pekan depan.

Spekulasi tersebar luas bahwa partai-partai besar yang pro-Prabowo, khususnya Golkar dan Gerindra, berupaya untuk mengubah UU MD3. Perubahan akan memberi salah satu dari partai tersebut peluang lebih besar untuk mendapatkan kursi Ketua DPR. Dengan menjadi Ketua DPR, partai pendukung dapat memastikan pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan peluang untuk terlibat dalam pemerintahan koalisi Prabowo pascapemilu.

“Posisi Ketua DPR sangat strategis karena memegang kendali atas agenda DPR,” kata analis Ujang Komarudin. Ia menambahkan bahwa siapa pun yang akan menjadi Ketua DPR berikutnya akan bergantung pada partai mana yang memperoleh kursi terbanyak dan apakah akan ada perubahan pada UU MD3 DPR.