Empat menteri di pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan bahwa bantuan sosial yang didistribusikan tidak akan cukup untuk mempengaruhi banyak orang agar mau memilih kandidat presiden tertentu.
Dalam sidang terakhir sengketa pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar empat anggota kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait kunjungan kerja presiden dan pencairan bantuan sosial selama musim kampanye. Dua hal tersebut merupakan salah satu tuduhan utama yang dilontarkan oleh kubu calon presiden yang kalah dalam pemilihan umum.
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menggugat kemenangan Prabowo Subianto. Mereka menyerukan pemungutan suara ulang tanpa presiden terpilih dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra tertua Presiden Jokowi.
Dalam petisinya, mereka mengklaim bahwa kemenangan Prabowo-Gibran dibantu oleh kecurangan pemilu berskala besar serta keberpihakan Jokowi. Menurut mereka, Presiden mempolitisasi bantuan sosial selama kampanye untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Menteri Pertahanan yang masih menjabat.
MK memanggil empat menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri “Risma” Rismaharini. Empat menteri tersebut memberikan kesaksian dalam sidang pada Jumat 5 April. Mereka berempat membantah tudingan bahwa Jokowi menggunakan bantuan sosial dari pemerintah untuk kepentingan pemilu.
Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, partai pendukung pasangan Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa pemerintah tidak dengan sengaja menyalurkan bantuan sosial tambahan pada tahun pemilu. Menurutnya, mekanisme penyaluran bantuan sosial masih sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Airlangga, penurunan produksi beras yang dipicu oleh El Niño membuat pemerintah merasa perlu menyalurkan bantuan sosial. Langkah tersebut diambil dalam upaya membantu masyarakat miskin mengatasi kenaikan harga pangan di tengah kekeringan dan gangguan rantai pasokan global. “Pemerintah harus menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat,” kata menteri senior tersebut. Ia tegaskan bahwa program tersebut dilaksanakan secara transparan.
Muhadjir membantah tudingan bahwa bantuan beras yang diberikan pemerintah pada Januari hingga Juni tahun ini membantu Prabowo dalam pemilu presiden. Dalam kesaksiannya, ia juga membela Jokowi dari klaim bahwa Presiden secara diam-diam berkampanye untuk Prabowo dengan kedok kunjungan kerja. Menurutnya, perjalanan seperti itu merupakan hal rutin untuk mencegah terhentinya proyek-proyek strategis.
Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.
Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.
Quickly share this news with your network—keep everyone informed with just a single click!
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Get the best experience—faster access, exclusive features, and a seamless way to stay updated.