Pada sidang Rabu 3 Juli, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa Hasyim bersalah atas pelanggaran etika. Ia telah melecehkan perempuan yang menjadi penyelenggara pemilu di luar negeri. DKPP merekomendasikan agar Presiden Joko “Jokowi” Widodo secara resmi memberhentikan Hasyim dari jabatannya, selambat-lambatnya tujuh hari setelah pemilu.

Panel beranggotakan enam orang tersebut mengatakan bahwa Hasyim telah menyalahgunakan kewenangan dan sumber daya negara sebagai ketua lembaga pemungutan suara, untuk memaksa penggugat berhubungan seks dengannya di sebuah hotel di Amsterdam, pada Oktober tahun lalu. Penggugat adalah anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag  di Belanda, yang diidentifikasi dengan inisial CAT.

“[Hasyim] terbukti gagal menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dengan mencampuradukkan keinginan pribadi [dengan tugas resmi] untuk memenuhi yang ia mau,” kata anggota hakim Muhammad Tio Aliansyah.

Hasyim menghadiri sidang secara virtual dari kantor KPU di Jakarta. Sementara itu, penggugat terbang dari Belanda untuk menghadiri sidang secara langsung. Menurut penggugat usai sidang, seperti dilansir tempo.co, kehadirannya adalah agar bisa “melihat bagaimana keadilan ditegakkan”.

Menanggapi putusan tersebut, Hasyim kemudian mengadakan konferensi pers dan berkata, “Kita semua tahu bagaimana sidang berlangsung dan berakhir dengan keputusan.”

“Sekarang saya ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada DKPP yang telah meringankan saya dari tugas berat sebagai anggota KPU penyelenggara pemilu,” imbuhnya.