Pada Senin, dalam serangkaian pertemuan berturut-turut, anggota Badan Legislasi DPR (Baleg) dan perwakilan pemerintahan Jokowi, yang akan berakhir, secara cepat merevisi Undang-Undang Kementerian tahun 2008. Undang-undang tersebut membatasi jumlah kementerian, yaitu hanya 34.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan persetujuan pemerintah terhadap usulan DPR untuk menghapus batasan tersebut.

Pada Senin tersebut, kesembilan fraksi partai politik di Baleg juga sepakat untuk mengizinkan jumlah kementerian "ditentukan oleh presiden yang sedang menjabat, sesuai kebutuhan pemerintahannya ". Kesepakatan juga diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang politisinya Sturman Panjaitan sebelumnya mempertanyakan cara menentukan "kebutuhan" pemerintah.

PDI-P, partai yang sebelumnya mendukung Jokowi, menjauh dari Presiden yang akan habis masa jabatannya tersebut karena Presiden mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden Februari lalu, dan bukan mendukung calon PDI-P. PDI-P sendiribelum memutuskan  hendak mendukung pemerintahan Prabowo atau akan menjadi oposisinya.

Mewakili pemerintah di salah satu pertemuan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dari PDI-P mengatakan, "Pemerintah yakin RUU ini akan mendukung upaya kolektif kita untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia."

Menurut wakil ketua Baleg Achmad Baidowi, yang juga memimpin salah satu pertemuan pada Senin tersebut, sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU terkait jumlah kementerian menjadi undang-undang diharapkan akan diadakan secepatnya, pada Kamis 12 September. Namun, hal itu juga dapat terjadi beberapa minggu kemudian, imbuhnya. Ia tegaskan bahwa sidang akan dilakukan sebelum masa jabatan anggota parlemen yang bertugas saat ini berakhir pada 30 September.