Presiden RI telah berjanji tidak akan membiarkan junta Myanmar masuk dalam ASEAN dan mencederai tujuan mulia organisasi. Komunitas global dan rakyat Myanmar, termasuk kaum minoritas Rohingya yang saat ini dipersekusi, tentu berharap bahwa ASEAN dengan dipimpin pemerintah Indonesia akan mampu melakukan terobosan besar untuk menghentikan penindasan rakyat oleh militer yang haus kuasa. Namun sejauh ini, Jokowi belum memberi sinyal adanya kemajuan yang ditunggu-tunggu itu.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah menugaskan satu tim solid, terdiri dari para diplomat senior berkinerja terbaik, untuk menjalankan Kantor Utusan Khusus untuk Myanmar. Ibu menteri sendiri adalah utusan khusus ASEAN yang resmi. Tim utusan khusus akan bekerja secara rahasia untuk menghindari kontroversi yang dikhawatirkan bisa menjadi bumerang yang berpotensi menggagalkan misi.

Tetap saja, kementerian harus terus melaporkan kondisi terkini pada masyarakat, terkait semua yang sudah dilakukan dan dicapai oleh tim utusan khusus. Sesungguhnya, langkah nyata yang diambil para menteri luar negeri ASEAN setelah pertemuan mereka di Jakarta bulan lalu nyaris tak terlihat.

Cukup mencemaskan bahwa Presiden Jokowi tak kunjung merealisasikan niatnya untuk melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian ke Myanmar. Jokowi mengungkapkan rencananya untuk menunjuk seorang jenderal Angkatan Darat sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Dia meniru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pensiunan jenderal, yang pernah melakukan penunjukan serupa di tahun 2007.

Jokowi mengungkapkan niatnya tersebut dalam wawancara dengan Reuters pada 1 Februari lalu. Saat itu dunia tengah memperingati dua tahun kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Pernyataan Jokowi sempat membuat bingung Kementerian Luar Negeri karena para diplomat sama sekali belum mendengar informasi soal rencana tersebut.

Dalam wawancara, Jokowi juga mengatakan bahwa ASEAN tidak akan disabotase oleh konflik Myanmar, dan akan bertindak tegas jika tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan lima butir kesepakatan yang sudah disetujui oleh junta Myanmar dalam konferensi darurat di Jakarta pada April 2021.

Jokowi tidak merinci lebih jauh, namun jelas ada niat untuk tidak melibatkan junta, sambil memasukkan unsur nonjunta, dalam kegiatan resmi para pejabat pemerintah, termasuk KTT.

Spekulasi merebak bahwa, Jokowi akan menunjuk pembantu kepercayaannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, atau Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, yang sudah berpengalaman menangani militer Myanmar, untuk ambil bagian dalam misi perdamaian.

Dalam mencari solusi atas krisis Myanmar, menunjuk seorang tokoh militer untuk berkomunikasi langsung dengan junta Myanmar merupakan keputusan tepat, karena akan memperkuat upaya diplomasi Menteri Retno. Harus jelas bahwa menteri luar negeri bertanggung jawab atas misi tersebut.

Pendekatan komunikasi memungkinkan menteri luar negeri untuk fokus berhubungan dengan unsur-unsur nonjunta, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (The National Unity Government atau NUG), yang telah secara luas dianggap sebagai perwakilan pemerintahan Suu Kyi yang dikudeta. Salah satu prioritas utama upaya diplomatik adalah pembebasan Suu Kyi tanpa syarat.

NUG telah berulang kali menuntut agar ASEAN mengakuinya sebagai perwakilan resmi negara tersebut. Namun dengan kondisi krisis yang kompleks, akan lebih mudah bagi Indonesia jika memperlakukan NUG sebagai salah satu elemen Myanmar.

Ada kesepakatan internasional bahwa junta Myanmar harus mematuhi lima poin konsensus, yaitu segera mengakhiri kekerasan, mengadakan dialog dengan semua pihak, menunjuk utusan khusus, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ASEAN, dan membiarkan utusan khusus ASEAN berkunjung serta bertemu dengan semua pihak di Myanmar.

Terlepas dari tantangan berat yang dihadapinya dalam memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar, Jokowi pasti mampu menghasilkan terobosan yang berarti. Satu-satunya hal yang perlu perhatian khusus adalah bahwa masyarakat, terutama rakyat Myanmar, tidak bisa menunggu terlalu lama.