TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Kerja senyap Retno
Change Size
Military hardware is displayed during a parade to celebrate Myanmar's 78th Armed Forces Day in Naypyidaw on March 27. Violence has reportedly remained rampant since the country’s military coup in February 2021. (AFP)
K
ita patut mengapresiasi kerja tanpa suara sekaligus aktivitas yang jauh dari hiruk pikuk publisitas yang sedang dilakukan Menteri Luar Negeri Rerno LP Marsudi dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Konflik Myanmar menjadi salah satu fokus Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini. Menlu tampak mengikuti pepatah lama "diam itu emas", setidaknya ketika menghadapi kerumitan situasi diplomatik.
Konflik Myanmar berbeda dengan masalah diplomatik lain yang ingin dibereskan oleh Indonesia, sebagai Ketua ASEAN. Masalah Myanmar sangat sensitif, dan melibatkan beberapa faksi juga banyak kepentingan lain. Belum lagi dengan adanya negara-negara ASEAN yang melihat krisis hanya dari luar. Konsensus akan sulit dicapai. Diskusi terbuka juga kemungkinan akan sangat kecil hasilnya.
Meski demikian, sikap diam Indonesia dalam menangani masalah Myanmar tak pelak menimbulkan kekhawatiran bahwa kita akan mengulang kegagalan Ketua ASEAN sebelumnya, yaitu Brunei dan Kamboja. Dua negara tersebut tidak berhasil memperbaiki situasi.
Rabu lalu, Retno mengatakan kepada wartawan bahwa “semuanya sudah sesuai jalur” saat menjelaskan upaya diplomasi negara. Dia mengklaim bahwa kementerian enggan terbuka pada publik, terutama perihal Myanmar, karena sedang “membangun kepercayaan”.
Pada Januari lalu, Indonesia memulai tugas sebagai Ketua ASEAN, setelah tahun lalu menyelenggarakan G20 yang dianggap sukses oleh banyak negara.
Sebagai negara yang berkomitmen pada demokrasi, meski belum sempurna, Indonesia diharapkan bersikap lebih tegas jika dibandingkan dengan para ketua terdahulu, sehingga bisa menuntut pemimpin junta Ming Aung Hlaing menghormati 5 Konsensus soal Myanmar yang ditandatanganinya di Jakarta sekitar dua tahun silam.
Konsensus tersebut menyerukan poin-poin untuk segera mengakhiri kekerasan di Myanmar, mengadakan dialog antara semua pihak, menunjuk utusan khusus untuk krisis, menerima bantuan kemanusiaan dari ASEAN, dan menerima kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang berkepentingan. Agar tuntutan terealisasi, diplomasi senyap gaya Retno mungkin merupakan pilihan tepat, asalkan tidak gegabah. Menteri didukung tim kuat yang terdiri dari para diplomat yang ditunjuk secara khusus sehingga mungkin diam-diam bisa berhasil menyelesaikan masalah pelik ini.
Meski kita sangat ingin Menlu Retno sedikit lebih terbuka menjelaskan misi yang dia kerjakan pada masyarakat, ada baiknya kita, untuk saat ini, mempercayakan saja semua padanya sambil berharap yang terbaik. Kita tunggu berita gembira yang akan dia bawa saat pertemuan puncak pemimpin ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, awal bulan depan.
Mari berharap bahwa dalam KTT Labuan Bajo, Presiden Jokowi akan mengumumkan kemajuan yang berarti di Myanmar. Dan jika ternyata junta tetap keras kepala, kita harap Presiden akan menyerukan pengusiran Myanmar dari ASEAN dan memberi waktu bagi faksi-faksi di Myanmar, seperti Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government atau NUG), untuk mengadakan dengar pendapat dengan ASEAN.
Di tengah indikasi adanya kerumitan yang menyertai respon anggota ASEAN terhadap konflik Myanmar, terdapat kemungkinan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha melewatkan KTT Labuan Bajo pada 9-11 Mei mendatang. Ia harus fokus pada pemilihan umum Thailand pada 14 Mei, karena berminat memperpanjang masa kepemimpinannya. Jika Prayut kalah, junta Myanmar akan ikut terpukul, karena dia adalah satu-satunya pemimpin ASEAN yang secara terbuka mendukung rezim militer. Prayut pun merebut kekuasaan melalui kudeta.
Tidak ada masalah lain di ASEAN yang bisa menciptakan perselisihan internal, selain perbedaan pendapat soal konflik Myanmar. Tujuan lain kepemimpinan Indonesia adalah menjadikan ASEAN sebagai poros pertumbuhan ekonomi, dan mendapat manfaat dari keselarasan kepentingan ekonomi di antara negara-negara anggota. Kasus Myanmar seperti menenggelamkan kesamaan niat mulia tersebut, dan justru mempertajam perbedaan etika dan tata kelola.
Saat Presiden Jokowi menutup KTT, para pemimpin ASEAN seharusnya sudah menyepakati deklarasi bersama yang menunjukkan kemajuan nyata terkait Myanmar. Kegagalan mencapai kesepakatan akan berbuah tudingan miring bagi diplomasi Indonesia, yang bisa saja mengerucut pada sikap diam Menlu Retno.
