Program Minimum Essential Force (MEF), yaitu standar kekuatan pokok dan minimal TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama agar tugas TNI menghadapi ancaman aktual bisa efektif, membutuhkan 10 skuadron jet tempur garis depan pada 2024, untuk melindungi wilayah udara Indonesia yang luas. Target itu masih jauh dari tercapai, sebagian karena pandemi COVID-19 selama tiga tahun kemarin.

Dalam data, TNI AU punya satu skuadron jet tempur berat Sukhoi Su-27/30 Flanker buatan Rusia, dua skuadron jet tempur multifungsi F-16 Fighting Falcon buatan Amerika, dua skuadron jet latih dan jet tempur ringan BAE System Hawk 109/209 buatan Inggris, serta satu skuadron pesawat serang antigerilya turboprop EMB-314 Super Tucano buatan Brasil.

TNI AU juga memiliki satu skuadron jet latih canggih T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan dan satu skuadron pesawat latih baling-baling canggih KT-1B Wong Bee buatan Korea Selatan. Wong Bees dengan corak merah-putih khasnya juga digunakan oleh Tim Aerobatic Jupiter Angkatan Udara.

Skuadron terakhir berupa jet tempur ringan F-5 E/F Tiger II buatan Amerika yang dinonaktifkan pada 2016 setelah bertugas selama 35 tahun.

Bahkan dengan macam-macam jenis pesawat tempur tersebut, Angkatan Udara hanya memiliki delapan skuadron, atau sembilan dalam keadaan darurat jika kita juga memasukkan Tiger yang sudah dinonaktifkan ke dalam perhitungan. Namun, jika mempertimbangkan peran TNI AU di garda depan, kita hanya punya lima atau enam skuadron, jadi ada kebutuhan mendesak untuk menambah jet tempur.

Indonesia menandatangani kontrak senilai $1,14 miliar pada 2018 untuk membeli 12 jet tempur Su-35 Super Flanker untuk menggantikan Tiger. Namun, pembelian tersebut terhalang oleh UU Amerika tahun 2017 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang memberikan sanksi kepada negara-negara yang membeli senjata dari China dan Rusia, di antara negara-negara lain.

Kesepakatan itu tidak pernah terealisasi, karena Jakarta mewaspadai kemungkinan sanksi AS jika kontrak berjalan. Meskipun Menteri Pertahanan AS saat itu James N. Mattis menjanjikan pengabaian CAATSA untuk beberapa negara sahabat yang membeli senjata Rusia, sebagai salah satu cara membendung ekspansi China.

Segera setelah Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada masa jabatan kedua Presiden Joko “Jokowi” Widodo di tahun 2019, dia terbang ke luar negeri, mencari alutsista untuk memperkuat TNI. Hasil perjalanannya termasuk jet tempur terbaru Dassault Rafale Prancis, serta kapal selam Scorpene dan kapal pengawal Gowind yang dibuat oleh Grup Naval dari Prancis. Dia juga menjajaki kemungkinan membeli jet tempur Eurofighter Typhoon Austria.

Prabowo secara resmi mengumumkan niat pemerintah untuk membeli Rafale dan pesawat F-15EX Eagle II buatan Amerika dalam rapat pimpinan pertahanan 2021. Niat tersebut sempat membuat heboh.

Satu kontrak untuk membeli Rafale telah ditandatangani, meski hanya enam dari usulan pertama 42 buah. Namun, pembelian 36 F-15 dan peralatan terkait, senilai sekitar $13,9 miliar, masih jauh dari terwujud meskipun sudah ada pemberitahuan dari Departemen Luar Negeri AS pada bulan Februari 2022 yang menyetujui penjualan.

Kemudian datanglah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, yang mengganggu rantai pasokan global, termasuk di pasar senjata dan amunisi. Negara-negara Barat mengumpulkan senjata mereka demi memperkuat pertahanan Ukraina, membuat pasokan di pasar jadi menipis, baik untuk senjata baru maupun bekas.

Persediaan senjata yang hanya sedikit di pasaran mempersempit pilihan bagi Indonesia dalam upaya memperkuat AU dengan segera. Sementara dinamika regional yang mencemaskan terjadi di depan mata, yaitu sengketa Laut China Selatan dan kemungkinan limpahan dari setiap konfrontasi yang mungkin terjadi di Selat Taiwan.

Pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar, serta upaya saat ini untuk mengakuisisi Mirage 2000-9 dari Uni Emirat Arab, dapat dilihat sebagai langkah sementara untuk menjaga kesiapan tempur TNI AU.

Memang benar bahwa penerbang tempur AU perlu beberapa pelatihan untuk membiasakan diri menerbangkan jet tempur Prancis. Bisa saja latihan tersebut jadi kesempatan belajar yang baik sebelum mereka mengemudikan Rafale yang jauh lebih maju teknologinya.

Apa pun yang terjadi, pemerintahan berikutnya tetap harus berusaha memenuhi target negara memiliki 10 skuadron jet tempur untuk melindungi integritas wilayah negeri kita.