Perhitungan konservatif yang digunakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam anggaran negara, ia usulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Rabu, adalah sikap realistis dalam menghadapi kondisi fiskal. Ia sudah memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global, melemahnya perekonomian China, dan meningkatnya risiko geopolitik.

Bahkan, mengingat turunnya, atau istilahnya normalisasi, harga komoditas, meningkatnya hiruk pikuk politik menjelang pemilihan umum 14 Februari 2024, adanya pemilihan kepala daerah November mendatang, dan terjadinya penurunan antusiasme investor asing untuk berinvestasi langsung di Indonesia yang berpotensi menurunkan portofolio, tak tersisa ruang fiskal agar pemerintah bisa memberi berbagai stimulus.

Anggaran yang bengkak akan menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap keseimbangan eksternal negara. Risikonya adalah meningkatkan tekanan terhadap rupiah, yang akibatnya meningkatkan biaya impor dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, karena sebagian besar anggota kabinet akan segera sibuk berkampanye untuk agenda politik mereka masing-masing, manajemen ekonomi akan berjalan otomatis di bawah menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Artinya, pemerintah tidak punya alternatif kebijakan yang lebih baik selain fokus mempertahankan stabilitas dan kredibilitas pengelolaan fiskal dan pengaturan moneternya.

Peningkatan total pengeluaran sebesar 6 persen, menjadi Rp3,30 kuadriliun ($216 miliar dolar Amerika) yang direncanakan untuk tahun 2024 tidaklah ekspansif. Angka itu memperhitungkan inflasi sebesar 5,5 persen pada tahun 2022 dan sekitar 3 persen tahun ini. Demikian pula, rencana kenaikan pendapatan pajak sebesar 9 persen seharusnya tidak menakutkan bagi para pelaku bisnis. Bagaimana pun, penerimaan yang lebih besar terlihat realistis mengingat penegakan undang-undang tentang harmonisasi pajak secara penuh, serta pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Terdapat rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil, Polri, dan TNI sebesar 8 persen, serta kenaikan pendapatan pensiunan negara sebesar 12 persen. Rencana itu tak tampak sebagai gestur politik, tetapi merupakan bagian dari tahap perbaikan remunerasi pegawai negeri di tengah reformasi birokrasi yang sedang berjalan. Selain itu, Presiden Jokowi tidak perlu menawarkan iming-iming apa pun, toh masa jabatan kedua dan terakhirnya akan usai pada Oktober 2024.

Anggaran pengeluaran terbesar untuk tahun 2024 adalah pendanaan daerah, pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, infrastruktur dan investasi, yang sebagian besar akan tetap sama dengan alokasi anggaran tahun ini. Namun dampak kualitas dan distribusi belanja pemerintah masih cukup positif dalam jangka panjang untuk menjaga perekonomian, terutama untuk mengurangi ketimpangan antar provinsi dan antar pekerja di sektor informal dan formal serta pedesaan dan perkotaan.

Kepada peremerintah yang akan menggantikannya, Presiden Jokowi menyampaikan pesan yang tepat mengenai tujuan pembangunan Indonesia 10 tahun ke depan. Ia tegaskan pentingnya membina sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan jaminan sosial serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Tantangan terbesar pemerintah tetap sama: mempercepat realisasi anggaran investasi yang terkenal selalu meleset dari target.

Dilihat dari fungsi APBN sebagai saluran komunikasi yang mencerminkan kinerja, biaya, prioritas, dan komitmen pemerintah, RAPBN 2024 mengirimkan pesan fiskal yang tepat pada pasar.

Maklum, beberapa analis mungkin masih mengkritik rancangan anggaran sebagai dokumen membosankan tanpa terobosan program yang kreatif. Namun, membosankan sangat berbeda artinya dengan buruk.

Berinvestasi dalam pendidikan akan menghasilkan angkatan kerja nasional yang produktif. Berinvestasi dalam infrastruktur akan meningkatkan efisiensi dalam transportasi dan komunikasi, meningkatkan konektivitas di seluruh nusantara, dan mempermudah rantai pasokan global, serta menekan biaya logistik.

Bagaimana pun, jika kita ingin bicara tentang pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang, materi perbincangan kita haruslah berupa kebijakan umum yang kita alami dari hari ke hari.