Ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo meresmikan LRT pada Senin, akhir Agustus lalu, proyek tersebut masih mengalami berbagai kendala. Terjadi penundaan jadwal, pemadaman listrik, pintu macet, dan sistem pengereman yang tidak mulus. Semua ketidaklancaran terus berlanjut hingga Jumat.

Bahkan, kereta yang seharusnya tanpa pengemudi, masih harus dijalankan oleh masinis karena perangkat lunak otomasi masih belum berfungsi.

Meskipun terdapat kekurangan, pengoperasian LRT menunjukkan bahwa pemerintah punya sumber daya dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan transportasi umum. Hal itulah yang paling dibutuhkan oleh Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang meningkatkan polusi udara.

Polusi udara di Jakarta sudah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kemacetan lalu lintas sudah menjadi mimpi buruk yang sering terjadi. Seandainya LRT beroperasi tepat waktu, Jakarta bisa mulai mengatasi dua masalah besar tersebut.

Sejumlah negara tetangga di ASEAN telah membangun LRT mereka beberapa dekade yang lalu. Mereka sudah selesai membangun sebelum tahun 2015. Padahal, tahun itulah Indonesia pertama kali memulai proyek LRT. Namun, seperti pepatah lama, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Mengingat parahnya lalu lintas di Jakarta, pemerintah harus menyadari bahwa sekadar satu proyek LRT tidak akan membawa perubahan. Perlu dibangun lebih banyak proyek serupa, dengan skala sebesar MRT. Dan harapan itulah yang ditumpukan oleh masyarakat Jabodetabek pada presiden baru yang akan terpilih pada 14 Februari 2024.

Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap dua proyek LRT lain yang sudah dibangun untuk Asian Games 2018, yakni LRT Palembang dan LRT Jakarta. Kedua LRT tersebut perlu diperluas dan dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan jalur yang ada dan melayani lebih banyak penumpang, khususnya LRT Jakarta. Saat ini, LRT Jakarta hanya melayani rute sepanjang 5,8 kilometer, bandingkan dengan di Singapura dan Malaysia yang panjangnya lebih dari 20 kilometer.

LRT Jakarta mungkin merupakan jalur terpendek, setidaknya di ASEAN.

Pekerjaan pemerintah juga mencakup peningkatan konektivitas di masing-masing kota satelit Jakarta. Tidak adil bagi masyarakat yang setiap pagi berangkat bekerja ke ibu kota jika mereka hanya bisa menggunakan sistem transportasi umum yang buruk di kota tempat tinggalnya. Tanpa perbaikan transportasi umum di pinggiran kota, segala upaya untuk memfasilitasi mobilitas manusia melalui pengembangan angkutan umum di Jakarta tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya.

Jika para komuter masih harus berjuang untuk bisa mencapai stasiun, kecil kemungkinannya masyarakat akan meninggalkan mobil atau motor pribadi lalu beralih ke transportasi umum. Padahal, mengurangi jumlah kendaraan bermotor adalah yang ada di bayangan pemerintah.

Sekitar 1,5 juta orang melakukan perjalanan dari pinggiran kota ke Jakarta untuk bekerja. Ibu kota sendiri sudah dihuni oleh 10,6 juta orang.

Survei Kompas awal tahun lalu menemukan bahwa 8,8 juta masyarakat di Jabodetabek mengalami kesulitan mengakses transportasi umum.

Meski demikian, kereta LRT baru ini juga bisa menjadi pembelajaran jika Indonesia ingin mengembangkan sistem LRT yang terintegrasi dengan baik di masa depan.

Menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, seluruh komponen LRT Jabodetabek, yakni konstruksi, pembuatan kereta api, perangkat lunak persinyalan, dan otomasi, punya spesifikasi yang berbeda-beda dan dioperasikan tanpa integrator. Hal ini mengakibatkan tertundanya proyek, termasuk terjadinya kecelakaan pada awal-awal pengoperasian.

Pembelajaran lain yang bisa diambil adalah bahwa pengembangan sistem transportasi umum tidak boleh dibenturkan dengan kebijakan industri. Terutama jika negara masih belum mampu mendapatkan seluruh komponen transportasi secara lokal. Itulah yang terjadi pada LRT Jabodebek.

Hal lain adalah kampanye kendaraan listrik (electric vehicle atau EV) yang dianggap sebagai obat mujarab bagi polusi udara di Jakarta. Yang dibutuhkan Jakarta adalah lebih banyak angkutan umum bertenaga listrik untuk mengatasi dua masalah sekaligus: kemacetan dan polusi. Angkutan umum tenaga listrik akan lebih efektif ketimbang naiknya penjualan kendaraan listrik milik pribadi, yang beberapa di antaranya disubsidi pemerintah.

Penggunaan komponen impor tidak bisa dihindari dalam beberapa proyek angkutan umum, karena keselamatan penumpang menjadi prioritas nomor satu. Keselamatan tentu di atas segalanya, termasuk di atas keinginan untuk menunjukkan kehebatan industri dalam negeri.