Pada akhirnya, perolehan angkanya pun bahkan cukup jauh.

Mereka yang memperkirakan pemilu presiden akan dilakukan dua putaran, mungkin harus memperhatikan tren. Hasil yang diperoleh berdasarkan metode hitung cepat (quick count) dari sejumlah lembaga survei ini merupakan kesinambungan tren sejak 2009. Pemilu presiden selalu usai dalam satu putaran.

Hampir semua hasil hitung cepat menunjukkan angka sekitar 58 persen untuk kemenangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pemilu hari Rabu 14 Februari kemarin memang pemilu penentu bagi Prabowo. Tiga kali ikut kontestasi presiden, mantan jenderal militer berusia 72 tahun itu akhirnya menang.

Namun, bagi siapa pun yang tidak terlalu fokus pada keseluruhan proses pemilu, hasil penghitungan cepat ini seharusnya tidak mengejutkan.

Prabowo tetap menang. Meskipun, ada protes besar-besaran, terutama dari para aktivis, akademisi, mahasiswa, dan sebagian besar warga kelas menengah. Mereka menyuarakan keprihatinan atas dugaan perilaku tidak pantas yang ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam upaya mempengaruhi hasil pemilu kali ini.

Sudah jadi berita di mana-mana bahwa aparatur negara diminta membantu mengatur pemungutan suara. Anggota Kepolisian Negara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga kepala desa dan birokrasi sipil, semuanya telah diperintah agar mendukung kampanye politik dan memastikan kemenangan bagi Prabowo.

Dan tentu saja ada penggunaan sumber daya pemerintah secara besar-besaran dalam bentuk program bantuan langsung tunai, program bantuan sosial, program beras murah, dan pembukaan proyek infrastruktur baru. Semua dilakukan untuk memenangkan hati para pemilih, terutama di wilayah pedesaan dan di provinsi-provinsi yang menjadi medan pertempuran paling sengit, misalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pada awal proses pencalonan kandidat presiden, kita juga melihat upaya terang-terangan untuk mengubah aturan main. Terjadi amandemen Undang-Undang Pemilu 2017, dan kemudian putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat mencalonkan diri bersama Prabowo.

Ada upaya sporadis yang menunjukkan perlawanan terhadap dugaan campur tangan pemilu. Hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari, seorang pembuat film independen merilis film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film itu mengungkap dugaan adanya upaya sistematis oleh pemerintahan Jokowi untuk berbuat curang dalam pemilu, sehingga Prabowo bisa menang.

Film dokumenter itu menjaring lebih dari 10 juta penonton dalam waktu tiga hari edar. Sehingga memantik harapan bahwa hasil pemilu akan berbeda dari sekarang.

Namun pada akhirnya, hanya 41 persen pemilih yang tidak menyetujui upaya intervensi terhadap proses pemilu yang bebas dan adil. 41 persen adalah angka gabungan suara yang diperoleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan yang diperoleh Ganjar Pranowo-Mahfud MD berdasarkan hasil hitung cepat.

Lebih dari 58 persen pemilih tampaknya memilih untuk mendukung Presiden Jokowi melanjutkan agendanya, dengan bonus punya sosok kuat yang akan memimpin negara ini selama lima tahun ke depan.

Langkah berikut yang harus diambil Prabowo, terutama setelah ia mengambil alih kekuasaan, adalah membuktikan bahwa para pengkritiknya telah salah menilai. Ia harus bisa menunjukkan bahwa ia bukan politisi yang antidemokrasi, tetapi bisa menjadi pembangun konsensus. Ia juga harus memperlihatkan bahwa ia bisa menjadi pemimpin yang punay renjana dengan karakter yang stabil. Sosok semacam itulah yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam bermanuver di dunia yang penuh gejolak, yang kita tinggali saat ini.

Sebelumnya, Prabowo pernah melontarkan komentar-komentar yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, termasuk pernah menyatakan bahwa Indonesia belum siap untuk berdemokrasi.

Pengalaman Indonesia dalam bidang demokrasi selama seperempat abad terakhir telah memungkinkan penguatan norma-norma dan institusi-institusi demokrasi. Presiden Jokowi, dalam 10 tahun terakhir, sempat berupaya membongkar norma-norma dan institusi-institusi tersebut.

Banyak hal telah berubah dalam 25 tahun terakhir dan kini demokrasi adalah satu-satunya cara bernegara yang berlaku di negara kita. Prabowo harus mengikuti aturan demokrasi, dan bukannya mencoba mengubur aturan tersebut. Lagi pula, kini setelah jabatan presiden berhasil ia genggam, ia harus sadar bahwa pencapaian yang ia raih sejauh ini hanya bisa terjadi melalui proses demokrasi.

Popular

Gerindra politician says bigger cabinet would benefit Indonesia

Asia shares rise on rate cut bets; RBA seen turning hawkish

PDI-P considering Anies, Ahok as Jakarta gubernatorial candidates