Di bidang diplomasi, Menteri Pertahanan mengatakan bahwa lima tahun ke depan akan dilakukan pendekatan langsung dalam hal kebijakan luar negeri. Karena itu, kini saat yang tepat bagi Prabowo untuk menjelaskan rencana politik luar negerinya. Penjelasan akan membantu negara-negara tetangga Indonesia, baik yang dekat atau yang jauh, juga organisasi-organisasi internasional, serta Kementerian Luar Negeri, untuk secepat mungkin menyesuaikan diri dengan gagasan-gagasannya.

Wajar jika Prabowo berusaha menghindari kesan bahwa ada dua “pemerintahan” yang menjalankan negara di saat ini. Tentu saja kesan tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu atau bahkan konflik dengan kabinet lama, yang akan habis masa jabatannya.

Pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo akan berbeda dari yang dijalankan saat ini. Namun, prinsip-prinsip fundamentalnya akan tetap ada. Misalnya, kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif serta penetapan prioritas ASEAN sebagai fokus utama Indonesia. Bagaimana pun, Prabowo juga akan memanfaatkan secara maksimal posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah. Hal tersebut perlu sikap yang lebih tegas, meskipun bukannya tanpa risiko, termasuk potensi kontroversi.

Kecintaan Prabowo terhadap diplomasi terlihat jelas dalam serangkaian acara di luar negeri yang ia hadiri baru-baru ini. Tampak juga ia menikmati saat bertemu para pemimpin global. Terkait isu-isu seperti perang yang sedang berlangsung di Gaza dan Ukraina, Prabowo telah memproyeksikan niat pemerintahannya untuk berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Dalam pidatonya di Dialog Shangri La awal bulan ini, Prabowo menyoroti peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara. Prabowo juga menyebut kontribusi Indonesia dalam upaya kolaboratif mengatasi masalah keamanan global. Minggu ini, Prabowo, atas nama Presiden Jokowi, menghadiri KTT Yordania di Amman. KTT tersebut diadakan untuk mengatasi krisis kemanusiaan berkepanjangan di Gaza.

Pergeseran signifikan akan segera terjadi di Kementerian Luar Negeri. Pegawai negeri sipil di kementerian harus beradaptasi dengan arah baru ini mulai sekarang. Para diplomat harus menyadari bahwa urusan luar negeri Indonesia tidak lagi hanya menjadi urusan para diplomat karier. Pemangku kepentingan lainnya mungkin punya peran yang lebih penting, yang berpotensi menimbulkan gesekan di kalangan aparatur sipil negara.

Dalam 10 tahun terakhir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan pelaksana kebijakan luar negeri Indonesia yang baik. Selama itu, Presiden Jokowi kurang terlibat dalam pengelolaan politik luar negeri. Namun, Indonesia perlu melakukan perubahan untuk mengimbangi pertumbuhan kekuatan ekonomi dan politik, serta pengaruhnya, secara global.

Menteri Retno yang pernah bekerja sama dengan Prabowo di kabinet telah menyiapkan segala bantuan yang dibutuhkan tim Prabowo.

Sebelum dan sesudah pemilu 14 Februari lalu, Prabowo mengatakan bahwa ia ingin mengadopsi model Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Dewan tersebut bertanggung jawab atas kebijakan regional dan global.

Surat kabar ini kerap mengusulkan restrukturisasi Kementerian Luar Negeri. Sejak 2002, kementerian belum memiliki direktorat jenderal khusus yang membidangi urusan ekonomi luar negeri. Fungsi tersebut diletakkan di kantor direktorat jenderal lainnya. Surat kabar ini juga mengusulkan penggabungan penanggung jawab perdagangan luar negeri yang ada di Kementerian Perdagangan dengan yang ada di Kementerian Luar Negeri.

Yang pasti, diplomasi Presiden Jokowi yang fokus pada ekonomi, yang menurut para kritikus ditujukan untuk keuntungan finansial jangka pendek, akan digantikan oleh pendekatan Prabowo yang lebih menyeluruh. Ia akan menggabungkan aspek ekonomi, keamanan, dan global.

Penting juga bagi Prabowo untuk memberi penjelasan yang lebih substansial soal pendiriannya mengenai ibu kota baru, Nusantara, kepada para diplomat asing di Jakarta. Bisa diterima jika Menteri Pertahanan yang akan selesai menjabat itu tidak memberi rincian teknis. Ia cukup menyampaikan pandangan umum agar memuaskan rasa ingin tahu para diplomat asing mengenai rencana relokasi ibu kota. Bagaimana pun, lokasi ibu kota akan berdampak langsung pada lokasi kedutaan mereka.

Ini waktu yang tepat bagi Prabowo untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait kebijakan luar negeri yang akan ia jalankan selama lima tahun ke depan.