Berlawanan dengan kekhawatiran pak menteri, tidak semua pelaku industri diuntungkan oleh kebijakan TKDN. Ketika komponen atau bahan mentah tertentu tidak tersedia di dalam negeri, kebijakan tersebut mengharuskan produsen menanggung biaya impor yang tinggi. Akibatnya, produk mereka kurang kompetitif baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor.

Pemerintah bersikeras untuk menegakkan aturan tersebut. Padahal, industri dalam negeri belum dapat menandingi kualitas, atau memenuhi skala yang diperlukan, untuk menurunkan biaya produksi hingga setara dengan yang berlaku di luar negeri.

Kebijakan TKDN, dalam banyak kasus, menghambat kemajuan yang sangat dibutuhkan negara ini, seperti di bidang transportasi umum dan energi ramah lingkungan.

Ketika pemerintah mendorong penggunaan komponen lokal dalam produksi kereta api untuk LRT Jabodebek, justru penumpang harian yang menanggung akibatnya. Kereta api tersebut menghadapi banyak sekali masalah setelah mulai beroperasi secara komersial tahun lalu. Masalahnya beragam, mulai dari kerusakan pintu hingga roda yang rusak sebelum waktunya. Semuanya mengakibatkan penundaan jadwal.

Tahun lalu, di sektor energi terbarukan, beberapa investor memutuskan menahan pendanaan mereka. Alasannya, mereka tidak bersedia memenuhi persyaratan TKDN untuk sebuah proyek yang negara sendiri kesulitan membiayainya.

Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh The Jakarta Post minggu lalu, staf perusahaan listrik negara PLN mengatakan bahwa aturan TKDN telah mengakibatkan beberapa proyek energi terbarukan yang digagas perusahaan tersebut harus ditunda. Pada akhirnya, penundaan menghambat ambisi transisi energi di Indonesia.

Bagi dunia usaha, impor merupakan pilihan yang masuk akal jika bahan baku dan komponen yang dibutuhkan tidak tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam negeri. Kekurangan yang terjadi bisa dari sisi kualitas maupun jumlah produksi. Seharusnya, kebijakan industri tidak boleh menghalangi pembangunan yang sangat dibutuhkan, seperti di sektor energi ramah lingkungan dan transportasi massal. Singkatnya, kebijakan tersebut harus melayani kepentingan publik.

Membayangkan perkembangan sektor manufaktur dalam negeri adalah satu hal. Namun, mewujudkannya adalah hal lain. Perkembangan sektor manufaktur dalam negeri akan tetap jadi sekadar mimpi, kecuali ada tindakan yang diambil untuk membangun rantai pasokan industri secara lokal.

Aturan TKDN hanya berguna jika pemasok konten lokalnya benar-benar ada. Tentu saja juga jika terdapat cukup permintaan untuk menyerap hasil produksi si pemasok tersebut.

Pemerintah seharusnya sudah mengembangkan rencana untuk membina industri tertentu selama beberapa tahun sebelum menerapkan aturan TKDN.

Mempunyai aturan-aturan seperti ini memang tidak salah. Namun aturan tersebut jadi keliru jika pemerintah berpikir bahwa tugas mereka hanya membuat peraturan sebanyak-banyaknya tanpa mengetahui cara tepat menegakkan peraturan tersebut. Ketidaktahuan soal penegakan aturan tidak akan memberi manfaat bagi negara, secara keseluruhan.

Kebijakan ini menunjukkan kurangnya persiapan dan pengetahuan pemerintah. Pengetahuan yang dimaksud termasuk seberapa besar kemampuan pemerintah dalam hal mendatangkan investasi yang diperlukan, untuk membangun rantai pasokan yang dibutuhkan bagi perapan kebijakan TKDN secara bertanggung jawab.

Tantangan lainnya adalah apakah Indonesia dapat memperoleh manfaat dari transfer teknologi dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan rantai pasok tersebut. Kita toh tidak dapat melakukannya sendiri.

Pemerintah dan masyarakat berkepentingan agar kebijakan TKDN ditegakkan secara lebih selektif. Harus dipertimbangkan untuk memberlakukan pendekatan bertahap, karena suatu produk butuh waktu untuk benar-benar siap sebelum bisa memenuhi persyaratan TKDN.

Kita harus menghargai kesediaan Kementerian Perindustrian untuk melonggarkan aturan TKDN dalam pengembangan energi terbarukan, yang dilakukan pada Mei kemarin. Memang, kita belum melihat apakah perubahan tersebut berdampak. Bagaimana pun, masih banyak yang perlu dilakukan, khususnya di sektor-sektor lain yang menghadapi hambatan serupa.