Sejak para politisi memilih untuk merevisi undang-undang secara membabi buta guna melemahkan KPK pada 2019, lembaga tersebut telah terjerumus dalam lembah kelesuan.  

Revisi undang-undang, selain menyerahkan ujung tombak pemberantasan korupsi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), juga membuat KPK rentan disalahgunakan demi memperoleh keuntungan politik secara kasar. Misalnya, pemberhentian dari tugas secara sewenang-wenang dan dikriminalisasi oleh lawan politik.

Pengebirian KPK selalu disertai dengan kritik atas operasi penyamarannya yang terkenal. Setidaknya, satu menteri senior telah berulang kali mencela KPK sebagai institusi yang "tidak canggih" dan terlalu banyak cingcong.

Dan serangkaian kontroversi kriminal dan etika terkini yang melibatkan pimpinan KPK hanya semakin menonjolkan matinya upaya antikorupsi yang dipimpin negara. Meskipun masih ada beberapa pihak yang mengharapkan bangkitnya institusi super tersebut.

Reputasi yang menurun ini telah mulai menghantui KPK. Data soal penurunan indeks korupsi global Indonesia dan berkurangnya jumlah lamaran untuk posisi pemimpin KPK mencerminkan rendahnya minat masyarakat dalam upaya rekrutmen saat ini.

Tahun ini, 236 kandidat sedang dipertimbangkan untuk mengisi lima posisi di jajaran pimpinan KPK dan lima lainnya untuk duduk di kursi dewan penasihat. Pada 2019, jumlah pelamar mencapai 376 orang.

Sayangnya, tugas KPK tidak akan pernah berjalan mulus, mengingat bagaimana aktivis antikorupsi dan bahkan beberapa pelamar menyerukan "perombakan total" lembaga tersebut. Namun, keinginan untuk pemerintahan yang bersih tampaknya telah memudar jika dibandingkan dengan semangat di hari-hari awal era reformasi.

Jalan untuk memimpin KPK tidak akan mudah. Pasalnya, para kandidat harus diperiksa oleh pihak-pihak yang sama dengan yang telah membuat posisi KPK menjadi netral.  Pemimpin KPK juga harus berjalan sendiri. Mau tidak mau, para pemimpin KPK akan menjadi musuh bagi sebagian besar orang yang berinteraksi dengan mereka, mengingat Indonesia sangat permisif terhadap korupsi. Apalagi, ada mentalitas patronasi yang tidak terkendali di seluruh lapisan masyarakat. Dalam mentalitas patronasi, semua akan transaksional belaka, harus ada imbalan untuk segalanya.

Yang terpenting, pimpinan KPK generasi berikutnya harus tahu perbedaan antara memimpin dari hati upaya pemberantasan korupsi dengan sekadar punya wewenang atas lembaga antikorupsi.

Sejarawan Belanda Rutger Bregman, yang terkenal karena mencaci orang-orang superkaya di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss pada 2019, baru-baru ini mengatakan di media sosial: “Jika Anda berkuasa, Anda cenderung menganggap kebanyakan orang malas dan tidak dapat diandalkan. Menurut Anda, mereka perlu diawasi dan dipantau, dikelola dan diatur, disensor, serta diberi tahu harus melakukan apa. Dan karena kekuasaan membuat Anda merasa lebih unggul dari orang lain, Anda jadi percaya bahwa semua lini pengawasan seharusnya dipercayakan kepada Anda.”

Tugas pimpinan KPK generasi berikut adalah menjaga integritas dalam melawan korupsi. Tugas ini kemungkinan akan semakin sulit mengingat adanya peluang kembalinya tokoh-tokoh Orde Baru ke pemerintahan.

Bagusnya, terdapat beberapa kandidat yang cemerlang di antara pelamar, termasuk mantan juru bicara KPK Johan Budi, mantan pemimpin redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, dan Giri Suprapdiono. Giri adalah salah satu dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan setelah KPK diambil alih oleh negara pada 2021.

Tetap saja ada beberapa kandidat yang dinilai tidak sesuai.

Yang penting adalah kita butuh pemimpin yang berani, yang berintegritas dan teguh untuk mengubah KPK, serta meneruskan masa depan gerakan antikorupsi nasional.

Komentar terbaru dari jajaran akar rumput menunjukkan "kurangnya perilaku teladan" dari para pemimpin antikorupsi saat ini. Ada juga peringatan bahwa panitia seleksi yang disetujui pemerintah mungkin berusaha mewakili kepentingan pemerintah.

Kasus pemerasan yang menjerat mantan pimpinan KPK Firli Bahuri, atau pun kasus yang melibatkan permintaan imbalan pada orang yang tengah diperiksa, semakin menegaskan betapa pentingnya pimpinan KPK yang baru mampu mengedepankan integritas di atas "kecocokan budaya" atau kepentingan kelompok lain. Yang tidak kalah krusial, panitia seleksi harus bekerja secara transparan untuk menunjuk orang-orang terbaik yang layak mengisi jabatan tersebut. Kita tidak butuh orang yang lenggang kangkung masuk ke dalam sistem yang rusak.