Kamis lalu, dalam kunjungannya ke Masjid Istiqlal, yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, Paus mengucapkan selamat kepada Indonesia. Menurutnya, negara ini telah memiliki "ruang untuk berdialog dan menciptakan rasa saling menghormati di antara berbagai agama". Ia mengacu pada enam agama yang diakui secara resmi yaitu Buddha, Katolik, Konghucu, Hindu, Islam, dan Protestan.

Negara ini juga merupakan rumah bagi beberapa kepercayaan minoritas, seperti Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Parmalim di Sumatera Utara, serta Bahaisme dari Iran, juga Yudaisme dari Kanaan kuno.

Namun, pujian Paus menimbulkan pertanyaan. Betulkah rasa saling menghormati dipraktikkan di Indonesia saat ini, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam?

Meskipun kita sangat berharap kerukunan antarumat beragama benar-benar terwujud di seluruh pelosok negeri, kita tentu tidak boleh menutup mata terhadap ekstremisme, intoleransi, dan diskriminasi agama di masa lalu. Sebut saja kebijakan wajib mengenakan jilbab, pembubaran acara keagamaan, pembongkaran rumah ibadah, pengeboman Bali 2002, dan pengeboman gereja Surabaya 2018.

Selain itu, agama sering kali dipolitisasi, terutama di tahun pemilihan umum. Tindakan itu semakin memperuncing perpecahan di negara kita yang majemuk ini.

Sebagai kepala negara Kota Vatikan dan pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia, Paus Fransiskus pasti sangat menyadari kenyataan yang tidak mengenakkan tersebut. Namun, ia tetap memilih untuk menyoroti kerukunan antaragama di Indonesia.

Sangat mungkin bahwa keputusan untuk fokus pada kerukuna tidak muncul begitu saja. Paus berusia 87 tahun itu tentu mengetahui potensi Indonesia dalam memimpin upaya membangun perdamaian dunia. Bagaimanapun, dua organisasi Muslim terbesar di negara ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah berusaha keras mempromosikan wasathiyah atau moderasi beragama, serta bahwa dan Islam adalah rahmatan lil alamin atau pemberi berkah yang universal.

Karena itu, kita harus berusaha keras untuk membuktikan kebenaran pendapat Paus.

Yang menjadi masalah dengan intoleransi atau ekstremisme agama di Indonesia adalah kenyataan bahwa pemicunya sering kali berupa peraturan pemerintah yang kejam, baik di tingkat nasional maupun regional.

Misalnya, keputusan Pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, pada 2019 untuk mencabut izin operasional Gereja Pantekosta Indonesia Immanuel Sedayu. Izin dicabut setelah warga Kecamatan Sedayu melakukan protes.

Keputusan ini diambil tiga tahun setelah Peraturan Bupati Bantul No. 98/2016 untuk melaksanakan keputusan bersama menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Aturan tersebut mewajibkan proyek pembangunan rumah ibadah harus memperoleh persetujuan dari sedikitnya 60 warga setempat dan 90 jemaat, di antara persyaratan lainnya.

Jemaat Immanuel Sedayu yang dibangun pada 2003 telah hidup berdampingan secara harmonis dengan para pemeluk agama lain di kabupaten tersebut. Mereka menjalankan “kebebasan memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya” yang dijamin oleh konstitusi.

Namun, negara mengakhiri lingkungan yang damai dan toleran yang telah terjalin selama bertahun-tahun tersebut, dengan mengeluarkan peraturan yang bermasalah dan juga melanggar konstitusi.

Dalam laporan tahunan terbarunya, Setara Institute for Democracy and Peace mencatat bahwa “penyusupan ke rumah ibadah” masih mendominasi pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan, data menunjukkan bahwa jumlah insiden semacam itu telah meningkat selama empat tahun terakhir. Pada 2020, terdapat 24 kasus, lalu naik menjadi 44 pada 2021, kemudian bertambah lagi menjadi 50 pada 2022, dan tahun lalu menjadi 65 kasus.

Meskipun demikian, belum terlambat bagi Indonesia untuk menebus kesalahan. Caranya dapat melalui langkah-langkah yang bertujuan untuk secara signifikan mengurangi insiden intoleransi agama. Pada akhirnya, kita buktikan bahwa persepsi Paus tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia adalah benar adanya.

Sebagai awal, negara dapat mencabut peraturan bersama yang bermasalah, yaitu peraturan terkait rumah ibadah itu.