Pemerintah telah memutuskan untuk merealokasikan Rp306,7 triliun (18,9 miliar dolar Amerika) dari anggaran negara, dalam sebuah perubahan besar terkait arah fiskal tahun ini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong program kesejahteraan. 

Perubahan anggaran belanja, yang mencakup 8,5 persen dari anggaran 2025, berarti akan ada pemotongan anggaran di bidang belanja kementerian dan belanja pemerintah daerah, serta ada peningkatan belanja kesejahteraan. Sekitar sepertiga dari realokasi anggaran akan digunakan untuk program makan bergizi gratis, program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Di atas kertas, penyesuaian anggaran tampak rasional. Namun, sangat penting bagi pemerintah untuk memandu implementasinya dan mengelola segala konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan pemangkasan fiskal tersebut.

Pemerintahan Prabowo telah mengklaim bahwa pengeluaran besar untuk program makan bergizi gratis akan secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan konsumsi domestik. Program ini bertujuan menjangkau 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh negeri, atau sekitar seperempat dari populasi Indonesia.

Dalam proses eksekusi program yang berjalan efisien, tujuan program bisa saja tercapai. Namun, sejarah menunjukkan bahwa program pemerintah sebelumnya dibayangi masalah data yang buruk serta proses pencatatan dan birokrasi yang tidak efisien, yang pada akhirnya mengakibatkan kesalahan alokasi anggaran, hingga memicu koruspi. 

Risiko masalah tersebut mungkin makin tinggi tahun ini, mengingat pemerintah telah memangkas anggaran administrasi daerah. Pemerintah daerah menyaksikan anggaran perjalanan dinas mereka dikurangi untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi program makan bergizi gratis tersebut.

Prabowo telah menyerukan agar jajaran pemerintahannya tetap loyal. Tapi tanpa implementasi yang cermat dan penegakan hukum yang kuat, inefisiensi sangat mungkin terjadi.

Para ahli juga telah memperingatkan konsekuensi ekonomi dari program kesejahteraan, termasuk program makan bergizi gratis. Kurangnya ketahanan sistem pangan negara dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih lanjut pada impor. Pada akhirnya, hal itu akan membuat ekonomi lebih sensitif terhadap guncangan global di sisi pasokan dan harga.

Karena pemerintah masih bereksperimen dengan program makan bergizi gratis tersebut, dengan semua risiko implementasinya, pengeluaran untuk program tersebut diperkirakan akan membengkak. Hal ini akan berujung pada kecerobohan fiskal, jika pendapatan tidak sejalan dengan pengeluaran.

Akhir tahun lalu, pemerintah memicu kontroversi publik dengan mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk membiayai anggaran negara. Kenaikan tersebut kemudian dibatalkan. Pembatalan ini semakin menekan pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain guna membiayai program-programnya.

Jika pemerintah terus gagal meningkatkan pendapatan dari pajak dan bea lainnya, upaya terakhir adalah menambah utang.

Tahun lalu, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto kurang lebih sekitar 40 persen, yang masih dianggap sehat. Karena tidak berhasil mendapat pemasukan lain, pemerintahan Prabowo mungkin akan menambah utangnya untuk terus membiayai pengeluarannya yang besar.

Adanya indikasi bahwa pemerintah Indonesia akan menambah utang telah diterima dengan waspada oleh pasar. Morgan Stanley telah menurunkan angka penilaiannya terhadap ekuitas Indonesia. Kini, saham Indonesia masuk kategori "underweight" karena ekonomi negara ini secara jangka pendek dianggap tidak pasti, yang disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintahnya. Rekomendasi “underweight” merupakan salah satu istilah dalam perdagangan saham, yang artinya ada dugaan saham tertentu akan mengalami penurunan harga jika dibandingkan saham lainnya dalam satu sektor yang sama.

Undang-undang Indonesia mengizinkan anggaran negara mencapai rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB dan defisit hingga 3 persen. Namun, pemerintah sudah dianggap terbebani dengan utang yang diperkirakan mencapai Rp2,4 kuadriliun, termasuk Rp 800 triliun yang jatuh tempo pada 2025.

Beban tersebut menuntut pemerintah untuk lebih mempertimbangkan ulang soal opsi menambah utang. Pemerintah tidak boleh hanya mempertimbangkan fakta bahwa masih banyak ruang yang tersedia dalam rasio utang terhadap PDB. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dengan saksama efektivitas keputusan selanjutnya, jika menambah utang.

Artinya, utang baru yang diciptakan harus membantu kinerja ekonomi negara dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

Jika pemerintah hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberi makan rakyat, tanpa upaya signifikan untuk membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, dana untuk program tersebut hanya akan menambah selera makan masyarakat, tanpa mendorong mereka untuk mandiri dalam jangka panjang.

Sekarang adalah masa kritis bagi Prabowo untuk menentukan pilihan. Mari kita berharap ia bijaksana dalam memilih.