Presiden Prabowo Subianto telah menawarkan koalisi "permanen" kepada sekutunya. Fakta itu menunjukkan bahwa ia telah belajar banyak dari para pendahulunya, Joko "Jokowi" Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentang cara mempertahankan kekuasaan dalam sistem politik multipartai dan transaksional di negara ini.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin partai Koalisi Indonesia Maju (KIM)-Plus di rumah besar Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 14 Februari, Presiden melontarkan gagasan untuk menjadikan koalisi tersebut sebagai koalisi permanen, agar agendanya terlaksana. Mengingat kritikan publik yang sangat tajam terhadap pemerintahannya, tampak masuk akal bagi Prabowo untuk mencari dukungan penuh dari para sekutu.

Jokowi memulai masa jabatannya sebagai presiden pada 2014 dengan landasan yang kurang kokoh, karena saat itu DPR didominasi partai oposisi. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mampu mengonsolidasikan kekuasaan dengan memasukkan mereka yang awalnya berlawanan ke dalam koalisinya. Saat ia lengser pada Oktober tahun lalu, ia mewariskan kepada Prabowo sebuah koalisi besar yang menjanjikan stabilitas. Prabowo membalasnya dengan melanjutkan kebijakan Jokowi.

SBY juga menikmati dukungan mayoritas di legislatif, tetapi hal itu tidak mencegah adanya oposisi dari dalam. Buktinya, anggota koalisi utama, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera, memilih mendukung penyelidikan DPR atas dugaan penyelewengan dana talangan Bank Century.

Jika koalisi "permanen" Prabowo terwujud, koalisi itu akan menangkal beberapa pertempuran politik mengerikan yang dialami Jokowi dan SBY saat menjabat. Kecuali jika terjadi pemberontakan, dukungan 80 persen anggota DPR akan memastikan bahwa Prabowo akan mampu melaksanakan program-program andalannya.

Jika Prabowo berhasil mencapai prestasi ini dengan dukungan koalisi KIM-Plus, ia dapat mengajukan agar dipilih kembali pada 2029, dengan atau tanpa Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangannya. Koalisi permanen akan membantu Prabowo, yang juga merupakan ketua Partai Gerindra, menjaga tingkat elektabilitasnya tetap tinggi hingga hari pemungutan suara.

Kini setelah Mahkamah Konstitusi menghapus persyaratan ambang batas untuk pengajuan calon presiden, Prabowo mungkin khawatir anggota koalisi akan meninggalkannya dalam situasi sulit, misalnya jika kebijakannya ditentang publik. Jadi, keberadaan koalisi permanen mungkin menjadi cara untuk memastikan bahwa seluruh partai di dalam KIM-Plus tetap loyal.

Secara resmi, Gerindra telah menyatakan akan mencalonkan Prabowo untuk pemilihan presiden 2029. Tetapi, para petinggi partai membantah spekulasi bahwa upaya Prabowo untuk dipilih kembali adalah alasan terbentuknya koalisi permanen.

Meskipun koalisi permanen dapat menjadi fondasi yang kuat bagi stabilitas politik dan kekuatan pemerintahan, langkah tersebut juga dapat membatasi ruang bagi dinamika politik yang sehat. Politik seharusnya menjadi tempat berkembangnya perbedaan pendapat dan ide-ide unik dalam demokrasi negara ini.

Memang, ada indikasi bahwa pemerintah saat ini, seperti pemerintah sebelumnya, tidak menyukai kritik. Pemerintah tampak berupaya membungkam beberapa suara secara lebih keras. Dalam perayaan ulang tahun Partai Gerindra ke-17 baru-baru ini, Prabowo menggunakan ungkapan Jawa yang merendahkan, yaitu “ndhasmu”, artinya “kepalamu” tapi bisa diartikan sebagai umpatan, untuk menentang mereka yang mengkritik jumlah anggota kabinetnya yang banyak. 

Beberapa ajudan Prabowo juga mencemooh gerakan #IndonesiaGelap. Gerakan ini tampil dalam unjuk rasa mahasiswa di seluruh negeri untuk menentang kebijakan pemerintah. Meski pada satu titik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi keluar dari kantornya untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa dan mendengarkan keluhan mereka.

Jelas bahwa demonstrasi tersebut mencerminkan keluhan rakyat. Dan banyak di antara rakyat yang memilih Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Lewat protes, para mahasiswa tampaknya berupaya memberi tahu Prabowo agar membangun koalisi dengan rakyat demi kemakmuran jangka panjang, dan bukannya berkoalisi dengan elit politik untuk keuntungan jangka pendek.

Alih-alih membangun koalisi permanen dengan partai politik, Prabowo harus fokus mewujudkan janji kampanye yang digariskan dalam program Asta Cita yang ia usung. Dalam daftar programnya, termasuk penegakan demokrasi dan hak asasi manusia, ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian lingkungan, dan pemberantasan korupsi.

Presiden Prabowo telah berkeliling dunia sebelum dan sesudah pelantikannya. Kini saatnya ia menghabiskan lebih banyak waktu di dalam negeri, bertemu rakyat yang harus ia bantu, sesuai sumpahnya. Ia harus mendengarkan aspirasi mereka. 

Kepercayaan publik akan memberi Prabowo legitimasi yang jauh lebih besar daripada janji kesetiaan dari sekutu-sekutunya.