Pinjaman lunak yang direncanakan hingga sejumlah Rp400 triliun (24,3 miliar dolar Amerika) bukanlah jumlah yang kecil. Para ahli telah memperingatkan bahwa pinjaman sebesar itu dapat berdampak signifikan pada pendapatan bank BUMN dan berpotensi menjadi pinjaman bermasalah (Nonperforming Loan atau NPL).

Pemerintah memang telah berjanji membayar pinjaman ini dengan dana desa yang disediakan setiap tahun. Namun, kita tetap harus waspada bahwa komitmen tersebut mungkin tidak lancar berjalan di masa mendatang. Bagaimana pun, pemerintah punya banyak hal yang harus didanai, dan negara punya kecenderungan menunda pembayaran kepada BUMN.

Kekhawatiran lainnya adalah terkait alokasi anggaran dana desa tahun ini yang hanya Rp71 triliun, naik sedikit, Rp2 triliun, dari anggaran tahun lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman untuk koperasi memiliki tingkat NPL rata-rata 8,5 persen. Data tersebut menurut lembaga pemeringkat Pefindo. Angkanya jauh lebih tinggi daripada rasio NPL sektor perbankan secara keseluruhan, yang sekitar 2 persen.

Tingginya tingkat NPL tentu akan menambah beban bagi bank BUMN pemberi pinjaman. Di sisi lain, bank BUMN telah menjalankan program pemerintah sebelumnya, yaitu program pinjaman mikro. Banyak juga di antara pinjaman mikro ini yang tidak berjalan dengan baik, yang ditunjukkan oleh lonjakan klaim gagal bayar yang diterima perusahaan asuransi kredit milik negara.

Indonesia punya sejarah koperasi yang panjang dan kaya. Salah satu pendiri negara pernah membayangkan lembaga-lembaga ini akan menjadi platform ekonomi utama negara. Namun hingga kini, mimpi itu belum terwujud.

Pemerintah yang sekarang ingin agar koperasi-koperasi ini menjadi bagian integral dari peningkatan ekonomi desa. Misalnya, memampukan koperasi menjembatani kesenjangan pembiayaan informal, yang biasanya diisi oleh rentenir atau pinjaman daring.

Inisiatif lainnya termasuk mendorong koperasi-koperasi ini untuk menyerap hasil pertanian lokal. Koperasi juga harus menyederhanakan rantai distribusi pangan. Hal ini sejalan dengan tujuan swasembada pangan Prabowo.

Namun, sejatinya koperasi harus dimulai dengan gerakan akar rumput, bukan pemaksaan dari atas ke bawah. Jika tumbuh dari bawah, akan membuat koperasi lebih mungkin untuk berkelanjutan karena didorong oleh minat dan partisipasi anggota yang sungguh-sungguh tulus. 

Di sisi lain, pendekatan dari atas ke bawah justru membuat lembaga keuangan kehilangan kesempatan menumbuhkan dukungan, rasa memiliki, dan akuntabilitas yang seharusnya timbul dalam masyarakat yang menjadi nasabah mereka. 

Dengan mengabaikan sifat organik koperasi, rencana Presiden Prabowo berisiko menciptakan koperasi yang tidak berkelanjutan, dikelola dengan buruk, dan terputus dari realitas kebutuhan anggotanya. 

Pemerintah memperkirakan bahwa ada lebih dari 130.000 koperasi di Indonesia pada 2023. Angka itu turun banyak, dibandingkan jumlah koperasi satu dekade sebelumnya yang mencapai lebih dari 209.000. Banyak koperasi yang dibubarkan karena alasan yang disebutkan di atas. Sangat mungkin bahwa puluhan ribu koperasi baru ini akan mengalami nasib yang sama. 

Mendirikan begitu banyak koperasi tidak hanya membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan, tetapi diperlukan juga infrastruktur yang kuat untuk pelatihan, pemantauan, dan dukungan. 

Dalam satu dekade terakhir, terdapat delapan koperasi yang gagal mengembalikan sedikitnya Rp26 triliun kepada anggotanya, akibat salah urus dan penggelapan. Banyak anggota yang menaruh simpanan jangka panjang mereka, atau uang pensiun mereka, di lembaga yang penuh skandal ini, hanya untuk mendapatkan sangat sedikit imbalan atau bahkan tidak dapat apa-apa. 

Kasus-kasus koperasi ini menjadi pengingat bahwa pemerintah terbukti tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, apalagi mencegah penipuan sejak awal.

Kita tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa program-program ini nantinya hanya akan menjadi peluang lain untuk korupsi dan penggelapan, yang akan merugikan negara.

Daripada fokus pada angka, Presiden Prabowo seharusnya menciptakan lingkungan yang membantu koperasi-koperasi baru muncul secara organik. Dan sementara itu, lembaga-lembaga yang sudah ada didorong untuk berkembang dan makin maju dengan kemampuannya sendiri.

Tujuan membantu masyarakat terpinggirkan, mengurangi kesenjangan, dan membina kewirausahaan lokal patut dipuji. Tetapi, pemerintah harus mengatasi masalah serius tentang keberlanjutan keuangan dan kelangsungan jangka panjang, terutama dengan sejumlah besar uang pembayar pajak dan nasabah bank yang dipertaruhkan dalam program.