Hanya ada garis tipis yang memisahkan antara strategi komunikasi yang baik dengan kinerja hubungan masyarakat yang buruk. Ketika pemerintah didukung oleh strategi komunikasi yang terencana baik, kampanye pesan yang efektif, dan tim yang profesional, bahkan krisis pun dapat menjadi peluang untuk meraih keberhasilan.

Namun, tanpa ketiga unsur utama terkait komunikasi tersebut, setiap hari dapat terasa seperti saat krisis. Dan setiap peluang untuk meraih keberhasilan dapat berubah menjadi kekacauan.

Dalam enam bulan pertama masa jabatannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seharusnya dapat meraup banyak kemenangan. Kemenangan utama adalah dukungan lebih dari 80 persen kekuatan politik di DPR, sementara tingkat popularitas Presiden sendiri berada di peringkat tinggi, yaitu sebesar 81 persen.

Namun, tiga bulan terakhir ini Presiden Prabowo bagai terhuyung-huyung dari satu krisis ke krisis lainnya.

Dan sebagian besar krisis tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri. Krisis diakibatkan oleh minimnya sosialisasi hubungan masyarakat untuk kebijakan dan inisiatif baru.

Pemerintahan saat ini memiliki banyak sekali lembaga yang menangani komunikasi kebijakan pemerintah. Sebut saja mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta sekelompok juru bicara di masing-masing kementerian teknis.

Namun, berkali-kali terjadi, ada kebijakan, inisiatif, dan program baru yang tidak dikomunikasikan secara memadai kepada publik.

Sebut saja contoh pajak pertambahan nilai yang sudah diantisipasi, hingga penerapan kebijakan baru untuk membatasi distribusi gas bersubsidi untuk rumah tangga. Pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut setelah menghadapi penolakan dari publik. Masyarakat menolak karena tidak mengetahui rincian kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.

Bahkan, pada inisiatif kebijakan besar, yaitu perombakan menyeluruh struktur ekonomi negara, pemerintah tampak hanya fokus dengan kecepatan menyiapkan “kendaraan”. Saat pendirian lembaga pengelola investasi negara Danantara, misalnya, pemerintah gagal menjabarkan secara rinci rencana tersebut kepada publik, dan yang terpenting kepada investor.

Penolakan terjadi dengan cepat, jika tidak ingin dikatakan parah. Indeks saham Bursa Efek Jakarta merosot tajam akibat investor asing menarik investasinya. Jebloknya indeks saham mendorong regulator menangguhkan perdagangan sebanyak dua kali pada awal Maret. Hal serupa hanya pernah terjadi selama hari-hari tergelap pandemi COVID-19. 

Kebiasaan memaksakan inisiatif kebijakan baru tanpa menjelaskan rinciannya pada publik juga mengakibatkan protes nasional. Demonstrasi telah menyebar bahkan ke kota-kota dan kotamadya terkecil di negara ini. 

Rincian tentang usulan baru yang mengizinkan anggota militer untuk bertugas dalam peran sipil, yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya membuat mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil ketakutan. Aturan itu menyebabkan komunitas bisnis dan investor khawatir bahwa militer akan kembali lagi ke ranah bisnis. 

Pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menjelaskan kebijakan baru ini tampak tidak menganggap serius pekerjaan mereka, membuat krisis tak terbendung. 

Seorang jenderal senior TNI menjuluki para pengkritik revisi undang-undang TNI sebagai "orang kampungan" yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. 

Baru-baru ini, seorang juru bicara tingkat tinggi dalam jajaran pemerintahan Prabowo mengabaikan intimidasi yang ditujukan pada seorang jurnalis perempuan di mingguan Tempo. Sang jurnalis dikirimi kepala babi, diduga karena tulisannya yang kritis terhadap pemerintahan.

"Dimasak saja," kata juru bicara itu kepada wartawan.

Juru bicara lain memancing kontroversi, padahal seharusnya tidak perlu. 

Sambil menggembar-gemborkan pentingnya program makan bergizi gratis Presiden Prabowo, kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyimpulkan bahwa ketidakmampuan Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia sepak bola disebabkan oleh kondisi gizi buruk yang menimpa kaum muda negara ini.

Dengan begitu banyak lembaga dan kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo, tentu saja ada kebutuhan dari menteri atau pejabat tertentu untuk mencuri perhatian Presiden.

Dan jika membuat pernyataan yang keras dan kontroversial adalah hal yang dibutuhkan untuk menarik perhatian, maka beberapa pejabat itu mungkin berpikir untuk akan selalu melakukannya.

Presiden sendiri, terutama setelah komentar "dimasak saja ", merasa bahwa ada masalah serius dengan caranya menyampaikan pesan. Ia lalu meminta para menterinya untuk memperbaiki gaya komunikasi mereka.

Namun, sekadar pernyataan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Presiden perlu menertibkan tim komunikasinya, atau paling tidak merapikan kerja mereka. 

Atau mungkin yang ia butuhkan hanya seorang juru bicara presiden.