Kepercayaan publik terhadap rumah sakit sebagai tempat yang aman bagi orang sakit mulai goyah setelah seorang mahasiswa program anestesiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran diduga melakukan kekerasan seksual terhadap pasien.  Sedikitnya dua pasien dan seorang kerabat pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin di Bandung, Jawa Barat, menjadi korban.

Dalam kasus tersebut, dokter yang diidentifikasi sebagai Priguna Anugerah Pratama diduga membius dan memperkosa korban. Residen tahun pertama itu berdalih melakukan tes darah untuk mengelabui korban.

Polisi telah menangkap Priguna. Sementara pihak universitas telah bergerak cepat dengan menghapus nama Priguna secara permanen dari catatan akademis, serta melarangnya melakukan aktivitas apa pun di area rumah sakit atau di kampus.

Beberapa hari setelah kasus Bandung terungkap, kasus serupa terbongkar di Garut, masih di Jawa Barat. Di Garut, polisi menangkap seorang dokter spesialis kandungan dan ginekologi (obgyn) yang diduga meraba-raba tubuh pasiennya secara tidak senonoh, saat pemeriksaan USG. Hal itu terjadi tahun lalu.

Pelecehan seksual di Garut mungkin hanya puncak gunung es. Pasalnya, pihak klinik tempat praktik dokter spesialis kandungan dan ginekologi, yang disebut berinisial MSF, mengatakan bahwa ada pengaduan soal hal serupa yang diajukan terhadap dokter tersebut.

Manajer klinik tersebut mengatakan bahwa MSF tidak lagi berpraktik di sana, maupun di rumah sakit mana pun di Garut. Kementerian Kesehatan juga sedang berupaya menangguhkan izin praktiknya.

Kami mengutuk para dokter ini. Tindakan tercela mereka telah semakin menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga medis Indonesia. Padahal, lembaga itu dianggap semakian hari kian membaik, setelah terpuruk dihantam pandemi COVID-19.

Pelecehan seksual terhadap pasien merupakan pelanggaran secara nyata terhadap Sumpah Hipokrates. Sumpah etika itu diucapkan oleh para dokter, yang menggarisbawahi komitmen untuk menghormati setiap pasien yang mereka tangani.

Dengan ditangkapnya dua dokter tidak sopan tersebut di Jawa Barat, semua perhatian, juga tekanan, lalu mengarah pada polisi dan lembaga penegak hukum lainnya. Mereka dituntut melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus-kasus pelecehan tersebut dan mengadili para tersangka, lalu menghukum seberat-beratnya sesuai hukum.

Penting bagi penegak hukum untuk mendorong hukuman berat guna mencegah dan menghalangi pelanggaran semacam itu terulang di masa mendatang.

Tekanan publik terhadap para penyidik ​​sangat diperlukan, karena beberapa pejabat enggan menegakkan hukum. Mereka enggan menegakkan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang baru, dan tidak menanggapi laporan kekerasan seksual secara memadai.

Beberapa kasus yang melibatkan laki-laki dengan kekuasaan, termasuk dokter, juga sering berakhir dengan tindakan disiplin simbolis, atau yang disebut mediasi damai antara pelaku dan korban. Praktik semacam itu dikhawatirkan akan menciptakan impunitas bagi para dokter pelaku kejahatan seksual.

Kasus-kasus di Jawa Barat juga menyoroti apa yang disebut para ahli sebagai kesenjangan struktural dan psikologis dalam keselamatan dan perlindungan perempuan. Pemerintah dapat mengatasi kesenjangan ini dengan menegakkan semua hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender.

Beberapa hari setelah penangkapan sang dokter di Bandung, Kementerian Kesehatan mengumumkan rencana untuk meningkatkan pengawasan program residensi medis guna mencegah kasus serupa. Reformasi pengawasan tersebut mencakup evaluasi psikologis wajib bagi residen baru. Pengawasan juga mencakup pendokumentasian semua aktivitas dokter spesialis dalam sistem digital, guna mencegah para dokter-dokter senior membebani residen mereka.

Kami mendukung rencana reformasi tersebut untuk meningkatkan kualitas dokter spesialis di Indonesia. Ini rencana yang seharusnya terlaksana sejak lama. 

Namun, kami juga mengakui bahwa sekadar reformasi pengawasan saja tidak cukup. Hal itu terutama tidak cukup untuk mencegah dokter dan tenaga medis melakukan kekerasan seksual terhadap pasien.

Bukankah sudah dipahami secara luas oleh para dokter di seluruh dunia, bahwa mereka harus bertindak semata-mata demi kepentingan pasien mereka?