Langkah-langkah penghematan yang diambil Presiden Prabowo Subianto telah memicu konsekuensi yang parah dan tidak diantisipasi bagi industri perhotelan. Kesulitan finansial melanda sektor ini. Beberapa bulan setelah kebijakan pemotongan anggaran diterapkan, banyak hotel terpaksa tutup. Ada juga yang memberhentikan sejumlah besar karyawan demi dapat bertahan hidup.

Selama bertahun-tahun, rapat-rapat pemerintah di luar kantor yang diadakan di hotel dan pusat konferensi, serta perjalanan dinas, yang dilakukan di seluruh nusantara, telah menjadi urat nadi industri ini. Kegiatan pemerintah tersebut menyumbang antara 40 hingga 80 persen dari pendapatan di industri perhotelan. Hilangnya aliran pendapatan penting ini secara tiba-tiba telah membuat sektor ini berada dalam situasi genting.

Tantangan makin terasa sulit tahun ini, karena pemerintah telah mengisyaratkan bahwa langkah-langkah penghematan serupa akan terus berlanjut di tahun berikutnya. Keputusan ini didorong adanya kebutuhan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek prioritas yang makan biaya besar, misalnya program makan bergizi gratis. Akibatnya, sektor perhotelan menanggung beban dampak pemotongan anggaran.

Industri pariwisata tidak siap menghadapi perubahan kebijakan yang drastis dan tiba-tiba. Begitu mendadak, tidak ada waktu untuk beradaptasi dengan kondisi baru.

Tanggapan dari Kementerian Pariwisata sangat mengecewakan bagi mereka yang terdampak. Alih-alih menawarkan dukungan nyata, kementerian hanya menyarankan industri pariwisata untuk mendiversifikasi pasar dan mengurangi ketergantungan pada belanja pemerintah. Saran tersebut sama saja dengan memberi informasi agar berhenti sakit pada pasien yang sedang dirawat secara intensif. Hal itu menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam memahami tingkat keparahan situasi.

Pekan lalu, secercah harapan muncul ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah daerah dapat melanjutkan kebiasaan mengadakan pertemuan di luar kantor dan melakukan perjalanan dinas. Tito mengklaim telah menerima izin dari Presiden Prabowo untuk penangguhan kebijakan sementara ini. Langkah ini diharapkan dapat meringankan pukulan bagi industri perhotelan di daerah-daerah yang jumlah pelancong bisnisnya lebih sedikit ketimbang hotel di pusat aktivitas utama seperti Jakarta dan Bali. Dengan begitu, diharapkan ada kesempatan emas bagi hotel dan karyawannya untuk beradaptasi atau mengembangkan model bisnis baru.

Para pendukung pemotongan anggaran berpendapat bahwa uang pembayar pajak tidak boleh digunakan untuk kegiatan pejabat di hotel mewah, jika rapat dapat diselenggarakan di kantor-kantor pemerintah. Namun, masih bisa diperdebatkan apakah mengalokasikan dana dari pembayar pajak tersebut untuk program unggulan seperti makan bergizi gratis bagi pelajar, atau demi investasi di lembaga pengelola aset negara, Danantara, merupakan penggunaan sumber daya publik yang paling efektif.

Proyeksi dari lembaga internasional, termasuk IMF, Bank Dunia, dan OECD, menunjukkan bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun menjadi di bawah 5 persen. Penurunan dari angka yang biasa dicapai tersebut menunjukkan bahwa strategi pemotongan anggaran saat ini, untuk mendanai program prioritas, mungkin kontraproduktif terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Bisa dibilang, lebih baik dana digunakan di sektor-sektor dengan efek pengganda yang lebih besar. Misalnya, di bidang pendidikan, pengembangan kecerdasan buatan, atau infrastruktur.

Pada akhirnya, ekonomi, termasuk industri perhotelan, butuh kucuran anggaran, dan belanja negara merupakan instrumen utama untuk mencapainya. Ketika pemerintah menyuruh hotel untuk mencari pasar baru, pemerintah mengabaikan realitas ekonomi dasar. Bahwa pada dasarnya masyarakat tidak mungkin merencanakan liburan ketika ekonomi sedang lemah dan pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja. Pekerjaan adalah pendorong utama daya beli dan sumber pendapatan yang dapat dibelanjakan.

Hingga April, indeks keyakinan konsumen untuk Bank Indonesia menurun, dan hal ini terjadi selama tiga bulan berturut-turut. Tingkat inflasi yang terus rendah juga menunjukkan bahwa masyarakat menahan diri untuk tidak berbelanja. 

Secara teori, penghematan dapat menjadi alat yang berguna dalam disiplin fiskal. Namun, ketika diterapkan tanpa pandangan ke depan dan tanpa memperhitungkan dampaknya, penghematan dapat menjadi bola penghancur yang tanpa pandang bulu merugikan sektor-sektor vital di bidang ekonomi. Industri perhotelan bukan hanya sekadar kumpulan hotel, tetapi sudah menjadi kanal penting dalam kegiatan ekonomi.

Jika pemerintah ingin melanjutkan langkah-langkah penghematan, langkah itu harus dilakukan secara bijak. Diperlukan strategi mitigasi yang terarah, komunikasi terbuka dengan industri yang terdampak, dan implementasi pemotongan anggaran yang lebih bertahap, terutama untuk sektor-sektor yang rentan. Pada saat yang sama, pemerintah harus memperkenalkan langkah-langkah berani untuk merangsang tumbuhnya permintaan. Misalnya, pemberian insentif pajak untuk perjalanan domestik atau subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan di daerah tujuan wisata utama.

Dalam hal ini, bukan hanya satu industri yang dipertaruhkan, tapi seluruh ekosistem ekonomi juga terancam. Ketika hotel tutup, masyarakat kehilangan geliat energinya, para pemasok kehilangan kontrak, dan para penyedia layanan tambahan kehilangan pelanggan.

Kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali langkah yang sudah diambil saat ini, kemudian menyeimbangkan tanggung jawab fiskal dengan pengelolaan ekonomi yang baik.