Slogan "America First" dan "Make America Great Again" dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memicu efek berantai di berbagai negara kekuatan ekonomi utama. Buktinya, Pada Minggu pekan lalu, Partai Sanseito, yang kurang dikenal di Jepang, bangkit lagi dalam pemilihan Majelis Tinggi Parlemen Jepang. Indonesia harus mengantisipasi dan beradaptasi dengan dinamika yang berkembang di negara-negara seperti Jepang ini.

Banyak pemimpin dunia, dalam hal menanggapi perang dagang sewenang-wenang yang dilancarkan Trump, justru meniru tindakan agresifnya terhadap negara-negara kecil. Langkah tersebut akan berdampak kehancuran, dalam jangka panjang, pada negara-negara tersebut, terlepas dari masa depan politik Trump.

Semua strategi yang diadopsi kemungkinan besar akan sesuai untuk kepentingan jangka pendek dan menengah. Yang penting, selama Presiden Trump tetap berkuasa, negara-negara lain dipaksa untuk menghindari bentrokan terbuka dan terkadang bahkan terpaksa bekerja sama dengan AS. Meskipun tetap ada pengakuan jelas bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, kekuatan AS telah terkikis.

Banyak pemimpin dunia kini bergegas melakukan yang di Indonesia disebut "cari selamat sendiri" sebagai solusi cepat dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan Trump. Pendekatan yang diambil Indonesia sendiri masih harus ditinjau dampaknya, tetapi ketergantungan pada multilateralisme ternyata tidak lagi menjamin adanya keberlanjutan. Kita juga harus bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya demi menjaga kekuatan ekonomi kita.

Hal ini menjadi pengingat bagi Presiden Prabowo Subianto. Beliau perlu meninggalkan sikapnya yang acuh tak acuh terhadap Asia Timur. Bagaimana pun, negara-negara Asia Timur merupakan mitra dagang dan sumber investasi utama Indonesia. Kebijakan luar negeri Presiden cenderung terlalu fokus pada Barat.

Indonesia kini tidak punya banyak pilihan selain bersikap lebih pragmatis, sambil tetap berusaha mematuhi prinsip-prinsip substantif. Tampak mustahil bagi Presiden untuk mengulangi keberhasilannya tempo hari, yang dapat membujuk Presiden Trump menurunkan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Demikian pula, mustahil ia mengulangi taktiknya dalam "memaksa" Uni Eropa menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), dengan Indonesia.

Situasi di Jepang bisa menjadi bahan pertimbangan. Partai Sanseito merupakan sebuah organisasi politik yang relatif kurang dikenal. Partai tersebut mengusung slogan "Japanese first". Pada Minggu pekan lalu, partai tersebut secara dramatis memangkas perolehan kursi Liberal Democratic Party (LDP), partai yang berkuasa, dalam pemilihan Majelis Tinggi Parlemen Jepang. Sanseito mengamankan 15 kursi—peningkatan signifikan dari hanya dua kursi pada pemilihan sebelumnya. Hasil ini merupakan cerminan langsung, sangat mirip dengan, dari agenda Trump, termasuk mengadvokasi aturan dan batasan imigrasi yang lebih ketat, di samping menyebar sentimen "Make Japan Great Again".

Meskipun ketua partai Kamiya Sohiya tidak secara eksplisit menyatakannya, ia mengisyaratkan ketidaksetujuannya terhadap kehadiran migran muslim, termasuk warga Indonesia. Selain itu, laporan tindak pidana yang dilakukan oleh warga Indonesia di Jepang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Memang, tahun lalu saja, terdapat 12.720 pekerja blue collar dari Indonesia yang secara legal bekerja di Jepang. Mereka bekerja di sektor industri seperti manufaktur, pertambangan atau transportasi. 

Indonesia harus siap menghadapi Jepang yang tak lagi sama, setelah kemunduran elektoral LDP. Perdana Menteri Shigero Ishiba telah menjadi pemimpin yang tak punya gigi, dan kejatuhannya yang sesungguhnya terasa di depan mata. Terlepas dari siapa pun pengganti Ishiba, Jepang mungkin akan bersikap lebih keras terhadap negara lain.

Korea Selatan juga sedang bergulat dengan isu-isu domestik yang mendesak. Baik Jepang maupun Korea Selatan saat ini memprioritaskan kepentingan nasional mereka dalam jangka pendek, dan untuk sementara mengesampingkan pendekatan multilateral. Karena itu, Indonesia harus menyesuaikan strateginya agar selaras dengan arah baru kedua negara ini. Di bawah Presiden baru Lee Jae-myung, Korea Selatan diperkirakan akan beralih dari Strategi Indo-Pasifik pendahulunya, Yoon Suk-yeol. Strategi itu mencakup ASEAN. Ancaman sanksi AS secara nyata telah menjerumuskan ekonomi Korea Selatan, yang selama ini berorientasi ekspor, ke dalam krisis. Sudah jadi tradisi lama bagi presiden Korea untuk setelah berkuasa menerapkan perubahan sepenuhnya, 180 derajat, terkait kebijakan luar negeri.

Hubungan dengan Indonesia kemungkinan juga akan berubah, dan semoga perubahannya bukan ke arah yang buruk. Setibanya di Tokyo, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Kartini Sjahrir, diharapkan bertindak cepat. Harapan sama ditumpukan pada Cecep Herawan, pilihan Presiden Prabowo sebagai Duta Besar Korea Selatan. Urgensi yang sama juga berlaku bagi para diplomat Indonesia di Beijing.

Mari kita nantikan upaya Presiden Prabowo membujuk negara-negara Asia Timur agar menjaga hubungan ekonomi yang stabil dengan Indonesia. Tentu saja, guna memastikan keuntungan bersama.