Jumat lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, seorang anggota pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo yang namanya dirahasiakan memunculkan gagasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar demi memperpanjang masa jabatan presiden. Anies menuduh orang tersebut kurang berkomitmen pada gerakan reformasi demokrasi Indonesia yang telah berlangsung bertahun-tahun.

“Mengapa orang di posisi kunci, setingkat menteri koordinator, bisa mengatakan bahwa beberapa orang mendukung amandemen konstitusi? Memang kualitas demokrasi kita tidak jadi merosot karenanya, tapi [sekarang] orang-orang yang tidak berkomitmen [pada cita-cita demokrasi] menjadi lebih berani mengungkapkan pemikirannya secara terbuka,” kata Anies.

Dia mengajak khalayak tetap mendukung demokrasi dengan menyuarakan keberatan mereka. “Kita akan menjadi jauh lebih baik di masa depan jika kita menghormati aturan main […]. Yang kita butuhkan adalah keadilan, kesempatan yang setara, dan netralitas para pemegang kekuasaan,” kata Anies.

Meski tak menyebut satu nama secara khusus, segera merebak spekulasi bahwa Anies merujuk pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut memang menteri yang berpengaruh dan cukup punya suara di Istana Negara.

Luhut adalah salah satu dari beberapa pejabat pemerintah yang melontarkan gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi, tidak berhenti di dua masa jabatan seperti yang tahun lalu diamanatkan konstitusi. Luhut mengaku punya hasil analisis “big data” dari 110 juta orang Indonesia pengguna media sosial yang menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu.

Disinggung soal komentar Anies, Jumat lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa para anggota kabinet telah menerima perintah untuk tidak membicarakan soal amandemen konstitusi tersebut. Sementara itu, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak menanggapi permintaan klarifikasi yang telah beberapa kali diajukan The Jakarta Post.

Reaksi keras

Pernyataan Anies menuai reaksi keras dari anggota koalisi pro-pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang secara konstitusional punya suara terbanyak, dan merupakan partai yang menaungi Presiden RI, juga menentang keras usulan penundaan pemilu. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sadarestu, mengklaim Anies telah "mengarang cerita" dan lebih lanjut memintanya "menahan diri mengeluarkan hasutan yang dapat membingungkan publik".

Melchias Marcus Mekeng, wakil ketua Golkar, yang di masa lalu sempat mendukung inisiatif memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, mengklaim Anies telah menuduh "secara berlebihan" dan mengatakan dia seharusnya "berkompetisi secara sehat tanpa perlu mencetuskan klaim yang tidak penting".

Ketua MPR Bambang Soesatyo, politisi senior Golkar, menanggapi ucapan Anies dengan tenang. Ia katakan bahwa mengubah UUD merupakan kewenangan MPR. “Mengubah UUD bukan hal sepele,” katanya. “Setiap usulan perubahan pasal-pasal dalam UUD harus disampaikan secara tertulis dan harus secara jelas menunjukkan ketentuan mana yang perlu direvisi dan alasan perubahannya.”

NasDem, partai propemerintah yang telah mengumumkan dukungannya untuk pencalonan Anies sebagai presiden, membela Anies. Dijelasan bahw klaim Anies bukanlah tuduhan, hanya mencerminkan keprihatinan pada ide perpanjangan masa jabatan presiden yang merebak baru-baru ini.

"Anies sekadar menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi kita. Itulah sikapnya sebagai seseorang yang berkomitmen menegakkan konstitusi," kata Wakil Ketua NasDem Ahmad Ali kepada The Jakarta Post.

Direktur eksekutif Trias Politika Strategis Agus Baskoro mengatakan bahwa Anies berupaya menunjukkan sikapnya terkait hal-hal fundamental, seperti soal penundaan pemilu. Di sisi lain, NasDem sedang berusaha mengikis ketidaksukaan Jokowi pada calon presiden yang diajukan NasDem tersebut dengan cara membentuk Anies menjadi sosok yang bisa diberi mandat sebagai penerus kinerja Jokowi.

“Janji Anies untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menjadi andalan Jokowi adalah bukti nyata dia tidak akan mengubah program-program Jokowi secara membabi buta. Tapi dengan secara terbuka menyatakan keberatan atas usulan menunda pemilu dan mengamandemen konstitusi, artinya ia juga berusaha menunjukkan sikapnya yang keras pada siapa pun, terutama kubu oposisi, yang melanggar aturan main,” kata Agung.

Pertemuan Luhut-Paloh

Komentar Anies muncul setelah pertemuan antara Luhut dan pemimpin NasDem Surya Paloh pada hari Selasa (14 Maret). Rapat itu menimbulkan spekulasi bahwa NasDem berada di bawah tekanan yang signifikan dari pemerintah untuk menarik dukungannya pada Anies.

Sebelumnya, Luhut dan Surya Paloh telah dua kali bertemu, yaitu pada bulan Februari dan pada Desember tahun lalu. Pertemuan Desember dilaksanakan di London. Saat itu, terjadi ketegangan antara Surya dan Jokowi setelah NasDem mengumumkan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Beberapa kali setelahnya Presiden mengisyaratkan perombakan Kabinet lainnya. Disebutkan bahwa para Menteri kader NasDem rentan diganti, sebuah gagasan yang didukung oleh PDIP sebagai partai propemerintah.

Kevin O'Rourke, seorang analis politik, menulis dalam edisi terbaru buletin Reformasi Weekly bahwa keputusan Luhut meluangkan waktu selama tiga jam untuk menggelar pertemuan bersama sebuah partai yang tidak terlalu besar, di tengah segudang pekerjaannya, menunjukkan upaya kerasnya memuluskan transisi ke pemerintah baru tahun depan. Namun bisa juga menunjukkan usahanya untuk menunda pemilu.”

“Fakta bahwa pertemuan berlangsung lama seperti menunjukkan bahwa [Luhut] harus kerja keras mengubah sikap Surya Paloh. Apa pun itu, sejauh [Luhut] dapat membujuk atau mengancam, sikap Surya Paloh masih bisa goyah,” tulisnya.

Ali dari NasDem mengelak mengkonfirmasi atau menyangkal adanya upaya mempengaruhi NasDem terkait dukungannya untuk Anies. Namun, dia menambahkan bahwa pertemuan itu terjadi karena “Jokowi jarang bertemu dengan Surya” dan mereka berusaha bersikap positif sebagai politisi, setidaknya itulah yang ditunjukkan NasDem, agar “Pemerintah tidak perlu terganggu dengan pencalonan Anies dan tidak perlu menempatkan Anies sebagai sosok yang tidak disukai”.

“Posisi NasDem sudah jelas. Sangat kecil kemungkinan NasDem akan menarik dukungannya bagi Anies. Keputusan itu dibuat di forum resmi partai dan merupakan komitmen partai yang telah disampaikan kepada publik,” kata Ali kepada The Jakarta Post. (ahw)