“App-based transportation is not just about transporting people,” said rally coordinator Mei Christhy. Her statement was followed by the banging of pots and pans by protesters.  

“We also rely on their services to take our children to school and extracurricular courses,” she said.

Come on down: People urge pedicab passengers to take part in a rally against a ban on app-based transportation services in Makassar, South Sulawesi, on Sept.28. (JP/Andi Hajramurni)

Many home-based small businesses also used app-based transportation services to make deliveries. 

“The government should instead push conventional transportation services to improve their services,” another protester, Nadya, who is a private employee, said.

Read also: Protests against ride-hailing apps continue

The protesters were grouped under the  Women Movement to Guard App-based Transportation.

Assallaammualaikum warga Kota yang saya hormati. Sesuai janji saya, saya menyampaikan aspirasi warga Kota juga menerima undangan Gubernur Kalimantan Timur. Ada dua Kota yang dipanggil yakni Balikpapan dan Samarinda. Ini hasil pertemuan dan sikap yang diambil. 1. Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan aspirasi warga Kota yang membutuhkan angkutan umum roda 4 baik online ataupun komvensional. Juga menyampaikan keresahan angkutan konvensional. Untuk itu Pemerintah Kota lewat dinas Perhubungan Kota Balikpapan mendorong angkutan umum online roda 4 segera menyelesaikan Perizinan sesuai regulasi sampai November. Alhamdullillah saat ini sudah ada operator angkutan umum online Balikpapan melaksanakan pengurusan Perizinan DI Provinsi. Sambil menunggu regulasi Pemerintah Pusat. Laporan yang saya Terima pihak angkutan online Balikpapan hari ini melakukan Kordinasi DI badan Perizinan Provinsi setelah mendapat rekomendasi Dari dinas Perhubungan Provinsi. Regulasi dari Pemerintah Pusat akan memberikan kewenangan Pemprov untuk memberikan Perizinan dan batasan kouta. Jika ini sudah selesai, Balikpapan Akan menjadi contoh dan tolak ukur penerapan regulasi angkutan online roda 4 di Kalimantan Timur. 2. Dinas Perhubungan Provinsi akan memanggil operator taksi online yang belum melakukan permohonan perizinan untuk segera melakukan pengurusan Perizinan. Jika Ini bisa dilaksanakan Pemerintah daerah Atau Kota siap menjamin keamanan dan kemanyaman. 3. Menjawab keresahan angkutan konvensional saya tegaskan Pemerintah Kota Balikpapan tidak memiliki kewenangan Atau kemampuan menutup aplikasi online. Kewenangannya berada DI Pemerintah Pusat. Dan saat Ini Pemerintah Pusat lewat kementrian Perhubungan mempercepat proses regulasi Perizinan angkutan online. Pada dasarnya Pemerintah Pusat mendorong usaha berbasis online sesuai dengan regulasi YG akan ditetapkan. 4. Saya mendukung aspirasi warga Kota Balikpapan. Agar mendapatkan angkutan umum yang nyaman dan aman baik itu angkutan online roda 4 atau angkutan Unum komvensional. ( SELEBIHNYA PENJELASAN SAYA ADA DI KOLOM KOMENTAR )

A post shared by Rizal Effendi (@rz_effendi58) on Oct 16, 2017 at 11:09pm PDT

In response to the protest, Balikpapan Mayor Rizal Effendi said the city administration had consulted with the East Kalimantan administration. He further asked the app-based transportation providers to obtain permits from the provincial administration.

“Thank God, the matter has been taken care of,”the mayor said via his Instagram account @rz_effendi58. (bbs)