TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pebisnis RI serukan kurangi dominasi PLN demi target energi terbarukan
Change Size
Clean energy: A solar power plant is surrounded by rice fields in Sengkol village, Central Lombok regency, West Nusa Tenggara, on March 5. Government data show that renewable energy contributed 11.5 percent to the energy mix last year, up from 11.2 percent in 2020. (Antara/Ahmad Subaidi)
P
erusahaan swasta lokal menyerukan perubahan dalam pengelolaan listrik negara, yang saat ini dimonopoli perusahaan listrik milik negara PLN. Para pebisnis khawatir bahwa dominasi PLN menghambat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Pemerintah telah menetapkan bahwa pada 2025 kontribusi energi terbarukan harus memenuhi setidaknya 23 persen dalam total bauran energi di Indonesia.
Namun, realisasi peningkatan penggunaan energi terbarukan terbilang lambat. Tahun lalu, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi hanya mencapai sekitar 12,3 persen.
Sejak 2019, kapasitas energi terbarukan Indonesia hanya tumbuh sekitar 2 gigawatt (GW). Artinya hanya kira-kira seperempat dari jumlah yang harus ditambahkan negara untuk mencapai target bauran energi 2025. Data tersebut berasal dari Institute for Essential Services and Reform (IESR). IESR adalah lembaga think tank bidang energi dan lingkungan yang mendorong transformasi penggunaan energi rendah karbon.
Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis lalu, bahwa lambatnya kemajuan peningkatan penggunaan energi terbarukan disebabkan banyaknya investasi dalam energi terbarukan yang tidak layak secara komersial. Adanya PLN sebagai satu-satunya pembeli listrik menjadi salah satu faktor dalam hal ini.
Beberapa dorongan dari dunia usaha menemui kendala, salah satunya karena listrik negara saat ini sudah melebihi kapasitas. Padahal sebagian besar listrik tersebut dihasilkan dari pembangkit listrik dengan tenaga batu bara. Tantangan lain adalah karena pemerintah telah menetapkan batas maksimum tarif listrik.
Hariyadi setuju jika PLN mengurangi monopoli terhadap listrik. Menurutnya, perusahaan milik negara itu perlu membagi ruang lingkup bisnisnya dengan sektor swasta, termasuk memungkinkan pebisnis berperan lebih besar dalam pembangunan pembangkit listrik.
