TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah akan ‘lawan’ kritik IMF terkait aturan ekspor mineral
Change Size
Coordinating Minister of Maritime Affairs and Investment Luhut Pandjaitan delivers a speech during the first harvest of a food estate in Humbang Hasundutan (Humbahas) regency, North Sumatra, on March 23. (Kemenko Marves/Kemenko Marves)
P
emerintah menegaskan bahwa Indonesia akan mempertahankan larangan ekspor bijih mineral untuk meningkatkan industri hilir, meskipun International Monetary Fund (IMF) telah meminta Indonesia untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pada hari Sabtu bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menginstruksikan Bahlil untuk "melawan" pihak mana pun yang berusaha mengganggu kedaulatan negara.
Hal ini terkait dengan rekomendasi dalam laporan IMF baru-baru ini yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menghapus larangan ekspor mineral karena dianggap dapat menggoyahkan "sistem perdagangan multilateral". Namun, IMF tidak mengarahkan kritiknya secara langsung kepada Indonesia, tetapi secara umum merujuk kepada negara-negara yang dinilai menimbulkan hambatan terhadap ekonomi global.
"Apa yang Presiden [Jokowi] katakan [kepada saya]? Bahlil, [kamu harus] berjuang, dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapa pun, termasuk IMF," kata Menteri Bahlil dalam sebuah acara daring, pada hari Sabtu.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan akan mengadakan pertemuan dengan Kristalina Georgieva, direktur pelaksana IMF, untuk menjelaskan kebijakan hilirisasi Indonesia pada komoditas mineral. "Menko [Luhut] akan bertemu dengan direktur pelaksana IMF di sela-sela kunjungannya ke Amerika Serikat yang akan datang. Kemungkinan awal Agustus," kata Juru Bicara Kantor Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, pada hari Jumat, seperti dikutip oleh detik.com.
Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020. Larangan itu direspon oleh Uni Eropa dengan pengaduan ke World Trade Organization (WTO).
November lalu panel WTO memutuskan mendukung Uni Eropa dan berupaya memaksa pemerintah RI membatalkan keputusan tersebut.
