TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Beberapa PLTU batu bara bisa masuk kategori 'hijau' berkat revisi klasifikasi
Change Size
Smoke rises from chimneys on Sept. 21, 2021, at the Suralaya coal power plant in Cilegon, Banten. (AFP/Bay Ismoyo)
O
toritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mempertimbangkan untuk mengkategorikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai pembangkit listrik "ramah lingkungan". Kategori ini bisa dicapai apabila pembangkit listrik tersebut terhubung dengan rantai pasok industri berkelanjutan, seperti kendaraan listrik (electric vehicle atau EV).
Beberapa ahli mengkritik ide tersebut dan mengatakannya sebagai kemunduran dalam komitmen negara untuk membatasi emisi karbon. Alih-alih memobilisasi investasi, mengkategorikan pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik sebagai kegiatan bisnis hijau akan merusak kredibilitas taksonomi pajak dan merugikan perusahaan keuangan negara.
Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Versi 1.0 telah dirilis tahun lalu. Namun, Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa OJK sedang dalam proses merevisi dokumen tersebut sebagai tanggapan atas perubahan yang dibuat pada Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan pada bulan Juni.
Terutama, versi kedua Taksonomi ASEAN menyebutkan bahwa penghentian dini PLTU batu bara bisa dimasukkan dalam kategori hijau, sehingga proses penutupan PLTU memenuhi syarat untuk pembiayaan berkelanjutan.
"Ini adalah taksonomi pertama di dunia yang mengakui [pensiun dini PLTU batu bara] sebagai upaya hijau. Di negara atau forum lain, proses tersebut baru bisa disebut hijau jika dilakukan bersamaan dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan," jelas Mahendra dalam konferensi pers pada hari Selasa (5 September). Ia menambahkan bahwa OJK sedang mempertimbangkan untuk memasukkan PLTU batu bara yang memasok energi bagi industri hijau dan berkelanjutan, seperti pembuatan EV dan baterai EV. "Apakah energi yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai energi ramah lingkungan? Kami sedang dalam proses melakukan penelitian lebih lanjut," katanya.
Ia jelaskan bahwa dalam merevisi taksonomi, OJK perlu memeriksa apakah produk dari rantai pasok tertentu dapat memberi dampak positif ke energi hijau dan terbarukan. Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan kebijakan lingkungan dengan kemajuan sosial dan pembangunan ekonomi. "Ada kemungkinan bahwa perhitungan akan menyatakannya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, [rantai pasokan] dapat dikategorikan sebagai hijau," ujarnya.
OJK adalah lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menyusun THI, bekerja sama dengan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam prosesnya, OJK juga menerima masukan dari Bank Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
