TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pemerintah jadikan APBN jaminan proyek kereta cepat
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
The Jakarta-Bandung high speed train undergoes a comprehensive inspection on June 13, 2023. (Antara/KCIC)
P
emerintah akan mengizinkan penggunaan dana negara sebagai jaminan pinjaman untuk menopang proyek kereta cepat (high-speed railway atau HSR) Jakarta-Bandung. Keputusan tersebut dikritik karena dianggap membebani pembayar pajak.
Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 89/2023, yang mulai berlaku pada 11 September, jaminan tersebut akan memungkinkan proyek HSR untuk menerima pembiayaan utang yang cukup untuk mengatasi pembengkakan biaya yang terjadi selama pengembangannya.
Jaminan tersebut akan datang dari pemerintah, bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), penjamin proyek infrastruktur milik negara.
Peraturan tersebut menetapkan bahwa jaminannya akan mencakup semua kewajiban keuangan yang mungkin muncul melalui perusahaan kereta api milik negara PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pokok pinjaman, bunga, dan biaya tambahan lainnya termasuk ke kewajiban keuangan tersebut.
KAI adalah pemimpin konsorsium di PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dari pihak Indonesia, yang memiliki 60 persen saham perusahaan.
Pada Selasa (19 September), Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengatakan bahwa perjanjian finansial untuk proyek HSR telah banyak bergeser dari janji awal pemerintah yang hanya terbatas pada business-to-business tanpa keterlibatan negara. "[Ada pembicaraan mengenai] pemberian penyertaan modal negara [PMN] dan proposal untuk mensubsidi harga tiket, sekarang pemerintah juga memberikan jaminan pinjaman," katanya kepada The Jakarta Post. "Ini berarti proyek HSR telah menjadi beban keuangan yang harus ditanggung oleh pembayar pajak, padahal seharusnya proyek ini merupakan proyek yang independen secara komersial."
Pemerintah telah mengizinkan penggunaan APBN dalam bentuk PMN dan penjamin pinjaman sejak 2021. Pemerintah memberikan izin tersebut setelah proyek ini melebihi anggaran dan melewati target awal untuk beroperasi pada 2019.
