TheJakartaPost

Please Update your browser

Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.

Jakarta Post

Pemerintah akan larang jual-beli di media sosial

Ruth Dea Juwita (The Jakarta Post)
Premium
Jakarta
Mon, September 25, 2023

Share This Article

Change Size

Pemerintah akan larang jual-beli di media sosial Shoppers and vendors mill around Tanah Abang wholesale market in Central Jakarta on June 15, 2020 during COVID-19 pandemic. Sellers have reported significant losses amid growing popularity of social commerce, especially TikTok. (JP/Dhoni Setiawan)
Read in English

P

emerintah berencana melarang perusahaan-perusahaan media sosial membiarkan penggunanya melakukan transaksi e-commerce di platform mereka.

Rancangan perubahan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 telah mendefinisikan perdagangan sosial sebagai fitur pelengkap platform media sosial yang memungkinkan pedagang menawarkan barang dan jasa.

RUU tersebut, yang rancangannya diperoleh The Jakarta Post, menetapkan tiga poin utama mengenai perdagangan sosial, atau penyediaan layanan e-niaga melalui platform media sosial.

Pertama, RUU tersebut mewajibkan pelaku usaha mematuhi persyaratan hukum mengenai perizinan, standar mutu, produk terlarang, dan peraturan perpajakan, serta memperoleh sertifikasi halal dan izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Kedua, RUU ini membatasi pasar e-niaga dan operator perdagangan sosial untuk berfungsi sebagai produsen, sementara penyedia perdagangan sosial juga dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran melalui sistem elektronik mereka.

Seperti yang dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, terlepas dari langkah-langkah ketat ini, pemerintah tidak melarang operasional perdagangan sosial namun lebih fokus pada pembatasan transaksi langsung yang dilakukan melalui platform tersebut.

Prospects

Every Monday

With exclusive interviews and in-depth coverage of the region's most pressing business issues, "Prospects" is the go-to source for staying ahead of the curve in Indonesia's rapidly evolving business landscape.

By registering, you agree with The Jakarta Post's

Thank You

for signing up our newsletter!

Please check your email for your newsletter subscription.

View More Newsletter

“Aplikasi perdagangan sosial seharusnya hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk mempromosikan barang dan jasa, tidak boleh mengadakan transaksi dengan pembayaran langsung,” kata Zulkifli dalam konferensi pers, usai rapat kabinet dengan Presiden pada hari Senin (26 September). Ia mengutip iklan promosi di televisi sebagai contoh.

to Read Full Story

  • Unlimited access to our web and app content
  • e-Post daily digital newspaper
  • No advertisements, no interruptions
  • Privileged access to our events and programs
  • Subscription to our newsletters
or

Purchase access to this article for

We accept

TJP - Visa
TJP - Mastercard
TJP - GoPay

Redirecting you to payment page

Pay per article

Pemerintah akan larang jual-beli di media sosial

Rp 29,000 / article

1
Create your free account
By proceeding, you consent to the revised Terms of Use, and Privacy Policy.
Already have an account?

2
  • Palmerat Barat No. 142-143
  • Central Jakarta
  • DKI Jakarta
  • Indonesia
  • 10270
  • +6283816779933
2
Total Rp 29,000

Your Opinion Matters

Share your experiences, suggestions, and any issues you've encountered on The Jakarta Post. We're here to listen.

Enter at least 30 characters
0 / 30

Thank You

Thank you for sharing your thoughts. We appreciate your feedback.