TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Gagal capai konsensus IPEF, menteri perlu diskusi perdagangan lagi
Change Size
Coordinating Economic Minister Airlangga Hartanto signs an agreement on supply chains at the Third Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) along with economic ministers from 13 other IPEF countries in San Francisco, the United States, on Nov. 14, 2023. (Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia/-)
P
embicaraan multilateral di Amerika Serikat (AS) mengenai Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF atau Indo-Pacific Economic Framework) telah gagal menghasilkan kesepakatan mengenai perdagangan. Para ahli memandang hal ini sebagai kemunduran bagi upaya Indonesia untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke pasar AS bagi produk-produk seperti mineral-mineral penting.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menghadiri perundingan tingkat menteri, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (15 November) bahwa diskusi mengenai perdagangan sebagai pilar pertama IPEF belum "mencapai resolusi yang ditargetkan". Menurutnya, ada beberapa masalah yang perlu diskusi lebih lanjut.
Hal ini termasuk diskusi mengenai subsidi hijau di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (IRA atau Inflation Reduction Act). Topik kontroversial ini telah dibahas dalam pertemuan IPEF yang diadakan pada Mei lalu.
Sesi diskusi terakhir berlangsung di San Francisco, California, pada Pertemuan Tingkat Menteri IPEF (IPEF-MM) Ketiga. Diskusi ini bersamaan dengan pekan para pemimpin Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang diselenggarakan di kota yang sama pada 11-17 November.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo secara konsisten menekankan pentingnya memperkuat rantai pasokan mineral kritis. Hal ini disoroti dalam pertemuan bilateral dengan Presiden AS Joe Biden, seperti yang disampaikan oleh Menteri Airlangga. Menurutnya, meskipun ada hambatan, pemerintah tetap bersikeras untuk "mempercepat perjanjian ini."
Seorang pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Selasa (14 November) bahwa Indonesia telah "menuai manfaat" dari pilar-pilar IPEF yang telah disepakati, meskipun perjanjian secara komprehensif belum difinalisasi.
IPEF diluncurkan oleh Presiden AS Joe Biden di Jepang pada Mei 2022. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara AS dan beberapa negara Asia [dalam apa] yang dianggap sebagai upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan ini.
