TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Batas harga batubara maksimum 'harus dicabut' untuk transisi energi
Change Size
Fishermen pass by on a boat as smoke rises from chimneys of the Suralaya coal power plant in Cilegon, Banten, on Sept. 22, 2021. (AFP/Ronald Siagian)
P
ara analis berpendapat bahwa Indonesia harus mempertimbangkan kembali kebijakan pembatasan harga maksimum batubara untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Sekretariat JETP (Just Energy Transitions Partnership atau transisi energi berkeadilan), melalui rencana investasi dan kebijakan komprehensif (CIPP atau Comprehensive Investment and Policy Plan), menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi batasan harga maksimum 70 dolar Amerika per ton untuk penjualan domestik batubara ke pembangkit listrik, untuk memfasilitasi pasokan listrik dari sumber-sumber terbarukan ke jaringan listrik PLN.
Menurut dokumen CIPP, kebijakan ini merusak sinyal pasar yang sangat penting bagi proses pengambilan keputusan perusahaan listrik terkait investasi di masa depan.
Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB atau Asian Development Bank) mencatat bahwa batas harga eceran listrik PLN memberikan insentif bagi perusahaan untuk membeli listrik dengan biaya serendah mungkin.
Dalam kondisi saat ini, pembangkit listrik tenaga batubara umumnya jauh lebih murah. Karena itu, menurut laporan ADB yang diterbitkan pada 2020, pembangkit listrik tenaga batubara menjadi sumber daya yang dipilih perusahaan listrik.
Fabby Tumiwa, direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan bahwa batas harga maksimum, yang disebut kewajiban harga domestik (DPO atau domestic price obligation), mencegah terciptanya kesetaraan harga antara pembangkit listrik tenaga batubara dan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. DPO membuat harga batubara menjadi rendah dan stabil secara artifisial.
"Aturan-aturan yang pro-batubara seperti DPO harus dicabut untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan," ujar Fabby kepada The Jakarta Post pada hari Kamis (23 November). Ia menambahkan bahwa bauran energi terbarukan yang lebih tinggi di jaringan listrik PLN akan menyebabkan biaya pembangkitan listrik yang lebih murah.
