Menurut surat edaran Kementerian Keuangan tertanggal 29 Desember 2023 yang diperoleh The Jakarta Post, kebijakan tersebut, yang dikenal sebagai “penyesuaian otomatis”, memblokir sekitar Rp50 triliun ($3,17 miliar dolar Amerika) dari anggaran negara tahun ini.  

Juru bicara Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan kepada The Jakarta Post, Jumat 2 Februari lalu, bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo secara langsung telah memerintahkan kelanjutan program bantuan sosial. Program dibuat sebagai penyangga terhadap dampak ekonomi dari meningkatnya risiko geopolitik.

Deni menambahkan, kebijakan tersebut telah digunakan pada APBN 2022 dan 2023. Dua tahun lalu, kebijakan itu memungkinkan pemerintah untuk memperbesar subsidi bahan bakar, di tengah tingginya harga minyak internasional yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Namun para ahli mengatakan, nyaris tidak ada alasan untuk melanjutkan program subsidi pada tahun ini. Alasannya, perekonomian Indonesia telah menunjukkan kinerja yang relatif baik selama beberapa tahun terakhir, dan ketidakpastian global telah berkurang. Buktinya, terdapat penurunan harga komoditas dan ekspektasi penurunan suku bunga dari bank sentral.

Pada saat yang sama, Presiden Jokowi telah menyalurkan bantuan sosial secara langsung di sejumlah provinsi. Aktivitas itu dibarengi kegigihannya menyatakan bahwa ia diperbolehkan berkampanye untuk kandidat pilihannya. Langkah tersebut jelas menarik perhatian publik.

Deni mewakili Kementerian Keuangan mengklaim bahwa penyesuaian dana otomatis yang dilakukan bukan untuk bantuan sosial. Namun, ia tidak menyebutkan tujuan kebijakan tersebut.