TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Program Tapera hadapi reaksi negatif dari pekerja dan pengusaha
Kebijakan yang diberi nama program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini mewajibkan pesertanya menyetorkan uang sebesar 3 persen dari gaji bulanannya.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Visitors look at a scale model of a
housing complex on April 24, 2024, at an exhibition in
Tangerang, Banten. The government is considering creating a standalone ministry for housing issues,
including to address what it says is a backlog of 12.7
million homes. (Antara/Muhammad Iqbal)
K
ebijakan yang akan memaksa pekerja untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka demi kepemilikan rumah di masa depan, dikelola lembaga pemerintah, telah memicu reaksi negatif dari pekerja dan pengusaha. Mereka khawatir bahwa kebijakan tersebut tumpang tinder dengan kebijakan lain, serta memberatkan.
Kebijakan yang diberi nama program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ini mewajibkan pesertanya untuk menyetorkan uang tiap bulan. Setoran itu sebesar 3 persen dari gaji bulanan, dengan proporsi 2,5 persen ditanggung oleh pekerja dan 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja.
Program Tapera berlaku bagi pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta, serta pegawai badan usaha milik negara (BUMN). Program bahkan tetap wajib bagi mereka yang sudah punya rumah.
Kewajiban ini menambah beban lagi, setelah sekitar 3 persen dari gaji bulanan pekerja sudah disetorkan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan 1 persen lagi untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesehatan (BPJS Kesehatan).
Sementara itu, pemberi kerja sudah diharuskan menanggung beban 5,7 persen dari jumlah gaji bulanan pegawai untuk BPJS Ketenagakerjaan dan 4 persen untuk BPJS Kesehatan.
Rabu 29 Mei, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan dalam pernyataannya bahwa tambahan pungutan Tapera akan menambah beban, baik bagi pekerja maupun pengusaha.
Program Tapera dibentuk berdasarkan UU No. 4/2016. Program ini diperkenalkan delapan tahun lalu. Program ini berupaya mewajibkan setiap warga negara dan pekerja asing, yang berpenghasilan setara dengan upah minimum atau lebih, untuk menjadi peserta.
