TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pentingnya pemerintah batasi penjualan bahan bakar bersubsidi, meski berisiko
Para ahli percaya bahwa langkah membatasi penjualan bahan bakar bersubsidi dapat berdampak pada inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga berisiko mengguncang perekonomian.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
An attendant walks across a gas station belonging to state-owned energy holding company Pertamina in Kuningan, South Jakarta. (JP/Seto Wardhana)
P
emerintah telah memberikan sinyal yang beragam mengenai rencana pembatasan penjualan bahan bakar bersubsidi yang akan dimulai pada 17 Agustus. Langkah itu diambil ketika pemerintah berupaya memerangi polusi udara di Jakarta sambil berharap dapat menghemat anggaran subsidi hingga triliunan rupiah.
Para ahli percaya bahwa langkah tersebut, yang saat ini masih dalam pertimbangan, dapat berdampak pada inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Risikonya, akan timbul guncangan pada perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan pertama kali mengungkapkan rencana tersebut pada 9 Juli di akun Instagram-nya. Ia katakan bahwa pemerintah akan menyediakan bahan bakar bersubsidi hanya bagi pelanggan yang memenuhi syarat. Alasannya, pembatasan bahan bakar bersubsidi dapat membantu meringankan anggaran tahun ini, saat pendapatan negara menurun.
Pemerintah juga akan memastikan bahwa bahan bakar yang dijual di Jakarta memenuhi standar emisi Euro 4. Artinya, bahan bakar tersebut mengandung tidak lebih dari 50 parts per million (ppm) sulfur, dari sekitar 500 ppm saat ini. Ppm adalah satuan yang digunakan untuk mengukur konsentrasi dalam sebuah zat.
Pemerintah telah mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi sejak 2022. Alasannya, subsidi bahan bakar melebihi alokasi anggaran di tengah lonjakan harga minyak dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Namun, rencana pembatasan kemudian ditunda, karena khawatir akan membatasi daya beli. Hal itu terutama setelah pemerintah memilih langkah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi pada 2022, setelah harga tersebut tidak berubah selama bertahun-tahun. Saat itu, kenaikan harga bakar dilakukan untuk mengendalikan subsidi yang membengkak.
Pada 11 Juli, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait pembatasan. Ia tekankan bahwa pembahasan masih berlangsung.
