TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Pakar: UU TNI yang baru dapat berimbas pada ekonomi
Pakar telah memperingatkan potensi dampak ekonomi dari revisi UU TNI yang baru-baru ini disahkan, khususnya terkait iklim investasi terhadap persepsi eksternal pada demokrasi Indonesia.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Riot police take cover in a testudo as students throw stones on Monday in Surabaya, East Java, during a protest against the revised Indonesian Military (TNI) Law.
(AFP/Juni Kriswanto)
Pakar memperingatkan bahwa UU TNI yang direvisi, yang disahkan pada 20 Maret dan memicu kerusuhan sosial setelahnya, dapat mengakibatkan dampak ekonomi. Hal itu termasuk dampak buruk terkait kepercayaan investor.
Pada Selasa 25 Maret, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengatakan kepada The Jakarta Post bahwa revisi UU tersebut berarti para pelaku bisnis “atau bahkan para petani” mungkin harus bersaing dengan militer untuk mendapatkan pekerjaan. Persaingan ini khususnya akan terjadi pada proyek-proyek pemerintah.
“Secara ekonomi, penempatan anggota TNI aktif pada posisi sipil dapat memicu inefisiensi sumber daya. Hal itu disebabkan oleh kesenjangan keterampilan yang ada di militer, mengingat bahwa [pekerjaan] militer berbeda dari [pekerjaan] sipil, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis,” kata Bhima.
Menurutnya, melibatkan militer dalam proyek-proyek pemerintah dapat mengakibatkan efek crowding out, karena TNI akan mengisi ruang yang seharusnya disediakan untuk sektor swasta, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Crowding out adalah istilah ekonomi untuk menggambarkan penurunan aktivitas sektor swasta akibat peningkatan belanja pemerintah.
“Misalnya, ini terjadi dalam program makan [bergizi] gratis, dengan dapur terpusat, serta [proyek] food estate yang dikelola TNI,” kata Bhima.
