TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search results
Popular Reads
Top Results
No results found. Please check your search term and try again
Can't find what you're looking for?
View all search resultsInkonsistensi terkait rumah mungil dapat merusak program perumahan
Para ahli memperingatkan bahwa internal Kementerian PKP yang tidak satu suara atas rencana rumah "mini" dapat menyebabkan kebingungan di kalangan investor. Pada akhirnya, hal itu dapat menggagalkan program utama Presiden.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Two women tour a model of a subsidized “mini” house with a building area of just 14 square meters on June 12, 2025, in the lobby of the Nobu Bank building at Plaza Semanggi in South Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengomunikasikan hal yang membingungkan terkait rencana untuk membangun rumah bersubsidi seluas hanya 18 meter persegi. Rumah mungil ini merupakan program utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu program "3 juta rumah".
Di tengah pertanyaan tentang kelayakan huni rumah kecil tersebut, para ahli memperingatkan bahwa pernyataan yang saling bertentangan dari Kementerian PKP dapat membuat pengembang tidak mempercayai arah program di masa mendatang. Hal itu memperlambat pembangunan rumah yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi kekurangan hunian, yang berpotensi menggagalkan peta jalan perumahan yang disusun Presiden.
Awal bulan ini, sebuah rancangan keputusan bocor, mengungkapkan rencana kementerian untuk mengurangi ukuran minimum lahan untuk rumah bersubsidi. Saat ini, rumah bersubsidi didirikan di atas tanah berukuran 60 meter persegi. Luasan lahan tersebut dijadikan hanya 25 meter persegi. Sedangkan luas tapak bangunan minimum dikurangi dari 21 menjadi 18 meter persegi.
Menteri PKP Maruarar “Ara” Sirait tampaknya mendukung gagasan tersebut. Ia bahkan telah meminta bantuan konglomerat properti Lippo Group untuk mewujudkannya. Sang pengembang lalu memajang tiruan rumah “mini” seluas 14 meter persegi tersebut, di salah satu pusat perbelanjaannya di Jakarta Selatan.
“Tujuan saya [dalam menyusun peraturan] baik, yaitu menjangkau lebih banyak penerima manfaat,” kata Ara dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni. “Saya kira tidak akan ada yang dirugikan. Saya optimistis kebijakan ini akan diterima dengan baik.”
