TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Trio Sri Mulyani, Mahfud, dan PPATK menangani kecurangan
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Finance Minister Sri Mulyani gives a statement concerning the judicial review of Law No. 11/2016 on tax amnesty at the Constitutional Court in Jakarta on Sept. 20, 2016. (JP/Dhoni Setiawan)
M
enteri Keuangan Sri Mulyani "berjanji" berkolaborasi dengan menteri senior Mahfud MD untuk menangani laporan transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun (US$19,4 miliar) di kantor pajak dan bea cukai.
Sri Mulyani mengaku tidak tahu ada transaksi janggal sebesar itu. Pasalnya, angka Rp300 triliun itu tidak tercantum dalam ratusan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2009-2022 yang diterimanya.
Sri Mulyani mengatakan akan menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan di dalam Kementerian Keuangan dengan bantuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
“Saya janji akan bertemu dengan Pak Mahfud [setelah saya kembali ke Jakarta] dan Pak Ivan untuk mengetahui pokok masalahnya, tempat kejadian, dan siapa saja yang terlibat,” katanya kepada wartawan di sela-sela kunjungan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis kemarin.
Menkeu mengaku senang hati menerima bantuan apa pun untuk “membersihkan” Kementerian Keuangan. Sebagai langkah awal, ia tegaskan perlunya kepastian bahwa semua pihak bekerja sama berdasarkan data dan fakta yang sama.
Dari ratusan laporan yang disampaikan PPATK, Sri Mulyani mengaku ada yang sudah ditindaklanjuti, meski makan waktu bertahun-tahun. Keputusan yang diambil bahkan hingga pencopotan dan pemecatan beberapa abdi negara yang terbukti bersalah.
Menurut Sri Mulyani, semua laporan ini sudah terlacak di kementerian. Namun belum ada indikasi penyalahgunaan uang Rp300 triliun oleh petugas pajak dan bea cukai.
