TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Menkominfo ditangkap, jadi tersangka korupsi
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Communications and Information Minister Johnny G. Plate is arrested on corruption charges on May 17. (Antara/Reno Esnir)
K
ejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan base transceiver station (BTS) untuk proyek jaringan 4G milik pemerintah. Johnny adalah kader Partai NasDem.
Johnny ditangkap pada Rabu, setelah diinterogasi selama tiga jam oleh penyidik dari kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Jakarta. Interogasi tersebut adalah kali ketiga dalam tiga bulan terakhir.
Rabu lalu, Penyidik Kejagung juga menggeledah rumah dinas Johnny di kompleks perumahan menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan, dan kantornya di Jakarta Pusat.
"Kami menyimpulkan bahwa ada cukup bukti keterlibatan [Johnny] dalam dugaan korupsi terkait [pengadaan BTS] proyek infrastruktur 4G," kata Direktur Investigasi Jampidsus Kuntadi kepada pers, Rabu lalu.
Pengadaan BTS dipimpin oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah kementerian Johnny. Proyek tersebut dimulai pada 2020, setelah pelantikannya sebagai menteri pada Oktober 2019.
Pada 2023, Kemenkominfo seharusnya telah membangun sekitar 8.000 menara BTS 4G di wilayah tertinggal dan terluar Indonesia. Namun pada tahap pengembangan pertama, dengan anggaran Rp10 triliun ($672 juta dolar Amerika), kementerian hanya mencapai setengah dari target 4.200 menara BTS pada tahun 2021. Terjadinya penundaan proyek besar-besaran menimbulkan kecurigaan adanya salah pengurusan dan korupsi.
Kejaksaan Agung menyebut dugaan korupsi itu merugikan negara Rp8,1 triliun, jauh lebih tinggi dari estimasi sebelumnya yang sebesar Rp1 triliun.
