TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
25 tahun reformasi: Pertaruhan demokrasi Indonesia
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
A student walks past the May 12 Reformation Park in Grogol, West Jakarta, in this file photo taken in 2020. The park was built in memory of the four students who were killed in a peace rally demanding reforms in May 1998. (JP/Dhoni Setiawan)
B
ulan Mei 2023 menandai dua puluh lima tahun era Reformasi. Awal dimulainya, ada harapan akan demokrasi dan pemenuhan hak-hak sipil yang lebih baik. Namun ternyata kondisi Indonesia saat ini justru mirip keadaan di masa lampau, dan ada upaya-upaya yang dicemaskan oleh para pengamat akan mengembalikan negara ini ke situasi yang dikenal sebagai ciri khas rezim Orde Baru.
Pada 12 Mei 1998, hingga sepuluh hari setelahnya, Jakarta dilanda kerusuhan rasial yang mengguncang seluruh negeri. Semua bermula dari arak-arakan pawai perdamaian yang digerakkan oleh mahasiswa yang berakhir kacau, dipicu penembakan empat orang mahasiswa Universitas Trisakti oleh aparat keamanan.
Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei tahun itu. Kemudian angkatan bersenjata Indonesia juga melepaskan peran mereka dalam urusan sipil, yang kemudian memungkinkan berkembangnya demokrasi.
Namun, saat ini, kebebasan sipil yang susah payah diperjuangkan itu sedang diserang. Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini sedang mengajukan usulan revisi undang-undang yang, jika disahkan, akan menempatkan lebih banyak perwira militer aktif serta pensiunan tentara dalam politik dan birokrasi sipil.
“Dalam demokrasi yang kita perjuangkan, tanggung jawab TNI adalah semata-mata melindungi kedaulatan negara dari ancaman asing,” kata direktur eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid kepada The Jakarta Post. “Kalau militer dibiarkan masuk [ke kantor publik], akan menjadi ancaman bagi demokrasi negara. Karena memasukkan tentara ke kantor publik artinya menempatkannya di depan rakyat,” kata Usman yang juga mahasiswa Trisakti saat kerusuhan 1998 terjadi.
Revisi UU TNI yang diusulkan adalah upaya terbaru, kata para aktivis, untuk lebih menguatkan cengkeraman militer dalam kehidupan masyarakat sipil. Tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri melantik perwira aktif dan pensiunan tentara sebagai kepala daerah, yang proses pengangkatannya menurut banyak orang kurang transparan.
Rahasia masa lalu
