TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Presiden klarifikasi dugaan intervensi yang memecah belah publik
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
President Joko “Jokowi“ Widodo, joined by Coordinating Maritime Affairs and Investment Minister Luhut Panjaitan (left) and First Lady Iriana, speaks in a press briefing on the tarmac of the Halim Perdanakusumah Air Base in Jakarta on May 19. (The Jakarta Post/Presidential Secretariat)
Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjelaskan posisinya, menjawab kritik bahwa ia telah campur tangan terkait urusan mencari penggantinya. Dalam pertemuan tertutup dengan para pemimpin media pada Senin (29 Mei), Presiden menyatakan bahwa upaya mencampuri pemilihan yang akan datang adalah demi kepentingan bangsa.
Namun, pengakuan Presiden tersebut memicu silang pendapat di seluruh spektrum politik. Ada pihak yang mengecam posisinya yang tidak netral, sementara pihak lain membela dengan bersikeras bahwa campur tangan dalam politik adalah hak Presiden.
Belakangan, Jokowi menghadapi tuduhan telah terlalu banyak “cawe-cawe” urusan Pemilu 2024. Cawe-cawe adalah istilah Bahasa Jawa yang berarti ikut campur. Tuduhan itu muncul setelah Jokowi menjadi tuan rumah pertemuan pribadi dengan para pemimpin partai politik, kemudian tampil dalam acara publik dengan beberapa orang yang diduga calon presiden pilihannya, seraya mengabaikan calon lain.
Jusuf Kalla, mantan wakil presiden Jokowi, termasuk yang mengecam. Ia tidak menyetujui tindakan Presiden dan mengkritiknya karena tidak mengundang ketua Partai NasDem Surya Paloh saat pertemuan dengan para petinggi partai, awal bulan ini. Partai NasDem sekarang menjadi pendukung calon presiden yang paling tidak disukai Jokowi, Anies Baswedan. Kalla mendesak Jokowi untuk mengikuti jejak para pendahulunya dengan menjauh dari upaya mempengaruhi politik elektoral dan membiarkan pemilu berlangsung bebas.
Beberapa waktu lalu, Jokowi membantah tudingan ikut campur, termasuk menyebut dirinya tidak melanggar undang-undang terkait undangannya kepada pimpinan partai untuk berdiskusi.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menaungi Jokowi membela tindakan Presiden. Menurut PDIP, presiden-presiden sebelumnya juga memainkan peranan yang sama.
Namun, saat berbicara terus terang kepada para pemimpin media nasional dalam pertemuan tertutup, Jokowi mengaku merasa harus melibatkan diri dalam proses menjelang pemilihan presiden, meski tanpa melibatkan aparat negara.
