TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Aktivis: Patroli TNI di Medan melanggar hukum
Change Size
Police officers order alleged motorcycle thieves, mostly in their teens, to reenact how they allegedly stole motorbikes at the North Sumatra police headquarters in this undated file photo. (Antara/Irsan Mulyadi)
P
ara aktivis mengatakan bahwa inisiatif Kodam Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Sumatera Utara mengirim patroli ke Medan untuk membantu polisi memburu pelaku kejahatan adalah pelanggaran hukum.
Kodam Bukit Barisan, yang mengawasi pertahanan Sumatera Utara dan tiga provinsi tetangga, pekan lalu mengerahkan tim khusus untuk berpatroli di Medan. Sasaran mereka adalah perampok dan anggota geng motor. Pihak Kodam menolak mengungkapkan jumlah personel dalam operasi tersebut.
Komandan Detasemen Intelijen Bukit Barisan Letnan Kolonel Jontra Gultom mengatakan pada hari Sabtu bahwa TNI berusaha untuk melindungi warga dari perampokan di kota. "Kami telah mengerahkan personel untuk membantu Polres Medan memburu para perampok setelah Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta [polisi untuk menindak tegas para pelaku]," kata Jontra, dikutip dari Kompas.com. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang terdiri dari perwakilan unsur-unsur pokok pemerintah daerah juga telah meminta polisi melakukan patroli tersebut, tambahnya.
Laporan terkait perampokan dan kekerasan di jalanan di Medan meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Pada bulan Juni, sebuah perampokan jalanan menyebabkan kematian Insanul Anshori Hasibuan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ia meninggal akibat terluka dalam insiden tersebut. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan untuk membeli makanan.
Keempat perampok gagal mencuri sepeda motor Isanul dan, beberapa hari kemudian, mereka berhasil ditangkap.
Al Araf, aktivis Imparsial, mengatakan bahwa TNI tidak memiliki wewenang untuk mengawasi warga sipil. Tugas utamanya adalah memastikan pertahanan nasional. "Keterlibatan militer dalam penertiban perampokan jalanan adalah melanggar hukum," kata Al Araf kepada The Jakarta Post pada hari Minggu. Ia mencatat bahwa hanya presiden, dengan dukungan tegas dari legislatif, yang dapat memerintahkan militer melakukan operasi di luar bidang tugas utamanya. Jika tidak, tindakan tersebut akan melanggar UU TNI tahun 2004.
