Sejumlah negara, termasuk anggota ASEAN, bagai menapaki jalan menuju otokrasi. Itulah alasan mengapa jurnalisme berkewajiban menjalankan tugas sebagai penjaga demokrasi, penyaji fakta, dan pengawas kekuasaan. Kekuatan tersebut sedang sangat dibutuhkan di Indonesia, yang beberapa bulan lagi akan menggelar pemilihan umum.

Senin kemarin, topik kemerosotan demokrasi menjadi bahasan Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta, yang berbicara dalam sebuah dialog yang jadi bagian di acara perayaan ulang tahun ke-40 The Jakarta Post. Presiden Timor-Leste menyesalkan terjadinya kemunduran demokrasi dalam dalam beberapa tahun terakhir, khususnya kudeta dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut di Myanmar, negara anggota ASEAN.

“Saat ini, di jantung ASEAN, di Myanmar, puluhan juta orang disandera di negara mereka sendiri. Mereka merasa ditinggalkan, dikhianati oleh komunitas internasional,” kata Ramos-Horta yang pernah menerima Nobel Perdamaian pada 1996. Pernyataan tersebut muncul

setelah Timor-Leste mengungkapkan rasa putus asa melihat lambannya perhimpunan, yang saat ini diketuai Indonesia, menyelesaikan konflik Myanmar. Timor-Leste sedang berencana masuk dalam keanggotaan ASEAN.

Timor-Leste, ditandai sebagai negara yang merdeka melalui perjuangan berdarah, telah susah payah menegakkan demokrasinya sejak merdeka pada 2002.

Kejadian sebaliknya menimpa pemenang pemilihan umum Thailand, Pita Limjaroenrat. Juni lalu, upayanya menjadi perdana menteri diblokir oleh pemerintah petahana yang didukung militer Bangkok. Kemudian, masih ada lagi pemilihan umum yang bersifat sepihak yang terjadi di Kamboja. Pemilu tersebut penuh ancaman dan penekanan untuk melanjutkan dinasti politik orang kuat negara itu, Hun Sen.