TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Kelompok sipil tingkatkan pengawasan pemilu 2024
Change Size
Unique numbers: Presidential and vice-presidential candidates pose after they obtain their race numbers at the General Elections Commission (KPU) headquarters in Jakarta on November 14, 2023. Number 1 went to the Anies Baswedan (left) and Muhaimin Iskandar (second left) ticket, number 2 to Prabowo Subianto (third left) and Gibran Rakabuming Raka (third right) and number 3 to Ganjar Pranowo (second right) and Mahfud MD. (Antara/Galih Pradipta)
Jelang pemilu tahun 2024, organisasi masyarakat sipil semakin berupaya memantau ketat proses pemilu. Mereka mendorong warga untuk aktif dan turut berperan memastikan pemilu berjalan secara adil dan transparan.
Kekhawatiran terhadap kecurangan pemilu semakin meningkat. Masyarakat juga makin mencemaskan ketidaknetralan aparatur negara menjelang pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah tahun depan.
Pada Desember tahun lalu, sekelompok organisasi masyarakat sipil melaporkan 11 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Para anggota tersebut diduga memanipulasi data untuk memungkinkan empat partai pendatang baru mengikuti pemilu legislatif.
Seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dipecat atas insiden tersebut. Namun, partai-partai yang menjadi sebab perkara masih tetap terdaftar sebagai peserta pemilu legislatif.
Pada Senin, beberapa kelompok masyarakat sipil juga melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan diajukan karena KPU dinilai gagal memastikan bahwa 30 persen calon peserta pemilu legislatif adalah perempuan, sesuai amanat UU Pemilu tahun 2017.
Hingga 1 November, DKPP telah menerima lebih dari 280 laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu, termasuk dugaan banyaknya anggota Bawaslu yang terafiliasi dengan partai politik.
Skandal yang terjadi baru-baru ini melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Anwar Usman dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika karena menggunakan posisinya untuk mempengaruhi keputusan mengenai kelayakan kandidat untuk pemilihan presiden. Kasus tersebut semakin memperdalam kekhawatiran bahwa pemilu akan berlangsung dalam kecurangan. Keputusan MK tersebut secara efektif memungkinkan keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
