Para pembela hak asasi manusia mengecam berkurangnya kebebasan berpendapat di Indonesia. Mereka juga semakin khawatir atas adanya tren kemunduran demokrasi, karena menjelang pemilu tahun depan, beberapa kritikus pemerintah diintimidasi dan dilaporkan ke penegak hukum atas pernyataan mereka.

Pengkritik terakhir yang dilaporkan ke polisi adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

Saat wawancara dengan Kompas TV awal bulan ini, Agus menyatakan bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada 2017 memerintahkan KPK untuk menghentikan penyelidikan terhadap mantan Ketua DPR Setya Novanto. Saat itu, Setya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang mejadi sekutu pemerintahan Jokowi.

Sebuah kelompok bernama Pandawa Nusantara melaporkan Agus ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada hari Senin. Dalam laporan disebutkan tuduhan bahwa mantan Ketua KPK tersebut memberikan pernyataan fitnah terhadap Jokowi.

Menurut Sekretaris Jenderal Pandawa Nusantara Faisal Anwar, klaim Agus merupakan pencemaran nama baik terhadap Jokowi dan merendahkan martabat Presiden sebagai kepala negara.

Kasus semacam pelaporan Agus bukan satu-satunya yang terjadi belakangan ini.

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) pada Jumat lalu mengatakan bahwa jajaran mereka telah menghadapi intimidasi secara daring selama berhari-hari. Intimidasi terjadi setelah badan tersebut memasang spanduk di Yogyakarta yang menampilkan wajah Jokowi dan tulisan berbunyi: “Alumni UGM yang paling memalukan.”

Popular

Prabowo inaugurates construction of Majapahit palace replica

Indonesia sees hottest April in 40 years

Is Indonesia really ready to embrace dual citizenship?