TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
PPATK tandai pendanaan asing untuk partai politik
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
Election campaign banners cover a pedestrian bridge at Jl. K.H. Mas Mansyur in Tanah Abang, Central Jakarta, on Jan. 5, 2024. The General Elections Commission (KPU) prohibits candidates from putting up campaign banners in public facilities. (Antara/Sulthony Hasanuddin)
L
aporan mengenai transaksi yang meragukan, termasuk aliran uang dari luar negeri, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa partai politik dan anggotanya menggunakan cara ilegal untuk mendanai kampanye pemilu. Tekanan dari para aktivis agar pihak berwenang menyelidiki temuan tersebut dengan seksama juga meningkat.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dari luar negeri yang masuk ke rekening bendahara kantor pusat dan kantor daerah 21 partai nasional dan partai kecil di daerah menjelang pemilihan umum. Nama partai yang menerima dana belum disebutkan.
“Pada 2022, dana yang diterima dari luar negeri [oleh 21 partai politik] mencapai Rp83 miliar ($5,3 juta dolar Amerika). Sedangkan pada 2023, yang merupakan tahun politik, mencapai Rp195 miliar,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat ditemui dalam acara ulasan tahunan pada Rabu 10 Januari.
Dia tidak membeberkan dari mana dana tersebut berasal, serta partai mana yang menerimanya. Ia juga tidak membahas berapa besar dana yang digunakan untuk mendanai kampanye.
Ivan melanjutkan bahwa sebanyak 177 calon legislatif dari 18 parpol peserta pemilu Februari, sepanjang 2022 dan 2023, telah menukarkan mata uang asing sebesar Rp764 miliar yang diduga digunakan untuk mendanai kampanye mereka.
Jika dicermati, data PPATK menunjukkan bahwa beberapa calon legislatif juga pernah melakukan transaksi keuangan mencurigakan yang nilai totalnya, sedikitnya, Rp51 triliun.
Laporan mengenai transaksi mencurigakan pertama kali terungkap pada bulan lalu. Saat itu Ivan mengungkapkan bahwa PPATK menemukan bahwa beberapa kampanye partai didanai oleh pengoperasian tambang ilegal dan penyelewengan dana dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah.
