TheJakartaPost
Please Update your browser
Your browser is out of date, and may not be compatible with our website. A list of the most popular web browsers can be found below.
Just click on the icons to get to the download page.
Masalah logistik ganggu persiapan pemilu 2024
Gangguan yang terjadi mulai dari kotak suara yang rusak hingga jumlah surat suara yang tidak sesuai hitungan.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Share the best of The Jakarta Post with friends, family, or colleagues. As a subscriber, you can gift 3 to 5 articles each month that anyone can read—no subscription needed!
An official shows broken ballot papers on Jan. 11, 2024, at a General Elections Commission (KPU) warehouse in Pekalongan, Central Java. (Antara/Harviyan Perdana Putra)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan adanya ratusan permasalahan yang mengganggu logistik Pemilu 2024, baik di dalam maupun luar negeri. Gangguan yang terjadi mulai dari kotak suara yang rusak hingga jumlah surat suara yang tidak sesuai hitungan.
Bawaslu telah mengawasi pendistribusian materi logistik pemilu ke seluruh Indonesia sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai pekerjaannya pada September tahun lalu. Demikian dilaporkan anggota Bawaslu Herwyn Malonda dalam konferensi pers pada Senin 8 Januari.
Akhir November lalu, KPU mengklaim bahwa persiapan logistik untuk pemilu 2024 hampir selesai. Artinya KPU bisa membereskan tugas kira-kira dua bulan sebelum 204 juta masyarakat Indonesia diperkirakan akan memberikan suara mereka pada 14 Februari.
Pekerjaan logistik meliputi produksi dan pendistribusian kotak suara, bilik suara, botol tinta dan segel, serta pencetakan dan pengiriman formulir serta surat suara untuk pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif.
Namun, Bawaslu telah menemukan ratusan kasus kesalahan terkait materi pemilu.
Menurut lembaga tersebut, sekitar 177 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menerima kotak suara yang rusak. Sementara itu, ditemukan bilik suara yang rusak di 61 daerah. Bawaslu juga menemukan botol tinta rusak yang tidak dapat digunakan di 124 kabupaten dan kota. Kemudian, juga ditemukan surat suara cacat di 127 kabupaten dan kota. Kerusakan yang terjadi, di antaranya, sobek, berubah warna, dan berlubang.
“KPU harus segera merespon kasus ditemukannya surat suara rusak tersebut dengan berkoordinasi dengan [produsen] agar penggantinya bisa segera didistribusikan,” kata Herwyn.
